JAKARTA - Di Indonesia, masih berdasarkan studi BSA dan IDC, angka pembajakan tertinggi terdapat pada end-user atau corporate end-user, karena dinilai menggunakan software ilegal untuk kepentingan komersial. "Ini biasanya cenderung pada perusahaan swasta," ucap representatif BSA Donny Sheyoputra di Sampoerna Strategic Square, Rabu (14/5/2008).

Selanjutnya disusul pembajakan retail, atau penjualan software-software yang tidak berlisensi di toko-toko retailer. Dan yang terakhir, hard-disk loading.

"Untuk mengurangi angka pembajakan retail, suatu waktu nanti, akan dibuatkan hukum yang melibatkan pengembang gedung (land lord). Ketika hukum itu mulai diberlakukan, saya kira pengurangan tingkat pembajakan akan cukup signifikan, karena tidak hanya tenant selaku retailer, tetapi juga developer gedung juga dinyatakan bersalah," Donny menerangkan.

Menurut Donny, langkah tepat Indonesia ke depannya untuk mengurangi tingkat pembajakan adalah dengan sosialisasi yang merangsang tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghargai HAKI, terutama pelajar dan mahasiswa, karena ketika mereka bekerja mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan piranti yang berlisensi.

Dibandingkan negara tetangga, Vietnam, penurunan angka pembajakannya jauh lebih besar dibandingkan Tanah Air. Vietnam dilaporkan berhasil menurunkan angka pembajakan hingga tiga persen, dari 88 persen pada 2006 menjadi 85 persen pada 2007. "Vietnam mempunyai kesadaran yang tinggi. Mereka mengadakan campaign sejak dua tahun yang lalu untuk menimbulkan awareness di mana pembajakan itu tidak dibenarkan, sehingga angka pembajakan mereka bisa ditekan," Donny mengatakan.

Menurut BSA, pemerintah juga bisa berinisiatif membuat iklan masyarakat yang persuasif. Kemudian, yang terpenting adalah meningkatkan kualitas law-enforcement. "Saya akui law enforcement di Indonesia belakangan ini sudah meningkat tajam. Indikasinya bisa dilihat dari maraknya razia-razia yang menindak pelaku pembajakan. Tapi, percuma kalau kualitas para aparat hukum tidak dibarengi dengan kuantitas law-enforcement. Yang kami harapkan justru kualitas para aparat hukum perlahan-lahan tumbuh, karena hal tersebut yang terpenting," tutur Donny selaku representatif BSA di Indonesia.

Ia juga memaparkan, bahwa dalam waktu dekat, Polda Kepulauan Riau akan menindak para pelaku pembajakan piranti lunak di kepulauan Riau. "Pada 4 Februari lalu, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau minta diberi waktu tiga bulan untuk memberi kesempatan kepada warganya, setelah itu baru mereka akan melakukan penindakan," kata Donny.

"Sekarang kan udah tiga bulan, kita tunggu aja kabarnya," pungkasnya.

Berbicara tentang platform software mana yang didukung BSA, Donny mengatakan, "Sebenarnya kita (BSA) tidak mendukung salah satu pun, baik yang proprietary maupun yang open-source, kita badan yang netral. Kita juga tidak mendukung penjualan keduanya. Di mata kita dua-duanya sama, harus co-exist," ungkapnya. (srn)