JAKARTA - US Commercial Service dan Business Software Alliance (BSA) memberikan pelatihan kepada 50 jaksa penuntut umum di wilayah DKI Jakarta dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Cipta Software.

Sekretaris Jaksa Muda Pidana Umum, Muzammi Merah Hakim SH, mengatakan 50 Jaksa itu berasal dari unsur Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung di lima wilayah di DKI Jakarta.

"Mereka diberikan pelatihan satu hari penuh pada Kamis (23/5) kemarin," kata dia pada Lokakarya Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Cipta Software bagi 50 Jaksa Penuntut Umum se-DKI Jakarta, di U.S Commercial Service, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pelatihan itu sendiri, kata Muzammi, untuk memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada jaksa mengenai aspek teknis seputar pembajakan software, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta software, dan ragam jenis piranti lunak itu sendiri.

"Semua itu adalah hal-hal yang perlu dimiliki para jaksa agar dapat membuat keputusan atau menentukan pasal yang tepat," ujar Muzammi. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus menyadari bahwa proses hak cipta menuntut kreativitas tinggi, biaya, dan waktu. Sehingga sudah sepatutnya pemilik hak cipta diberikan perlindungan hukum dari pembajakan.

Selain Divisi Teknologi Informasi BSA, materi pelatihan juga diberikan oleh Kepolisian RI, yaitu tentang penindakan dan penyidikan. Dalam pelatihan itu para jaksa juga diberikan simulasi yang dilengkapi dengan alat peraga sebagai contoh-contoh praktek pembajakan software.

Vice Ambassador of The United States Embassy in Indonesia, John A. Heffern, menilai pelatihan ini sangat penting dalam membantu penegakkan hukum hak kekayaan intelektual (HAKI). Jaksa dapat melakukan proses penuntutan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta terutama di industri software.

Pemerintah Amerika Serikat, kata Heffern, menaruh perhatian terhadap perlindungan HAKI di Indonsia. "Penegakan HAKI dalam pandangan kami sangat penting dan kritikal dalam membantu perkembangan inovasi," ujar Heffern.

Ia menambahkan, inovasi sangat penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Tanpa perlindungan terhadap HAKI, bisnis tidak bisa mendapatkan keuntungan atau manfaat yang maksimal dari hasil inovasi baru. Bila HAKI dilanggar maka kalangan bisnis akan memberikan fokus yang minimal terhadap kepentingan riset.

Menurut Perwakilan BSA Indonesia, Donny A. Sheyoputra, jaksa memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menegakkan Undang-Undang Hak Cipta software di Indonesia. Karena itu jaksa perlu diberi pelatihan. "Sebelumnya kami juga telah memberikan pelatihan kepada Kepolisian RI," kata Donny.

Pada kesempatan yang sama, Richard M. Rothman, Commercial Counselor U.S Commercial Center mengatakan pelatihan ini diharapkan akan meningkatkan kompetensi para aparat penegak hukum yang terkait dengan upaya pemberantasan software illegal. Dengan demikian diharapkan tingkat pembajakan di Indonesia dapat terus berkurang. (srn)