Computer & IT

Hemat Cost, Pemerintah Terapkan Internet Infrastruktur Sharing

Selasa, 27 Mei 2008 - 14:28 wib

JAKARTA - Meskipun terkesan mencla mencle, pemerintah mengaku akan berkomitmen mendukung Open Source Software. Baik dengan membenamkan Open Source software di lingkungan pemerintah sehingga dapat mereduksi cost IT hingga 30 persen.

"Target Kominfo saja, tahun ini semua komputer di lingkungan Kominfo harus sudah menggunakan Open Source Software," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh, usai pembukaan Indonesia Go Open Source (IGOS) 2 di Jakarta City Center Kebon Kacang, Jakarta, Selasa (27/5/2008).

Menurut Nuh program penggunaan open source software ini akan diimplementasikan secara bertahap di seluruh departemen pemerintah. Bahkan Nuh menghimbau kepada departemen dan institusi yang belum menerapkan untuk mengambil contoh konkrit dari beberapa departemen yang sudah siap, seperti kesiapan yang telah dijalankan oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

Penggunaan software open source bisa jadi akan memenuhi kebutuhan penghematan belanja IT pemerintah yang ditargetkan akan mencapai 20 hingga 30 persen per tahun dari total belanja IT yang mencapai Rp7 triliun.

"Selain menggunakan open source software, bntuk penghematan ini juga akan didukung dengan adanya program internet infrastruktur sharing dan gynamic management," jelas Nuh.

Untuk menjalankan program ini pemerintah menunjuk Dewan TIK Nasional untuk membuat rencana program. Internet infrastruktur dan dynamic management dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur IT yang ada di setiap departemen yang tidak membutuhkan untuk dialokasikan dengan departemen lain yang kekurangan.

"Misalnya kalau bandwidth internet di Kominfo itu berlebih dan tidak dipakai maka secara otomatis akan dilimpahkan ke departemen lain yang kekurangan bandwidth. Hal ini akan menimbulkan penghematan anggaran IT yang cukup," jelas Nuh.

Selain itu, papar Nuh, pemerintah pun ingin memperbaharui kontrak internet terhadap ISP yang ditunjuk. Misalnya saja, jika selama ini pemerintah memiliki kontrak penggunaan internet dengan ISP dalam waktu per tahun maka akan diperbaharui menjadi multiyears. "Setidaknya kontraknya 3 tahun dengan multi-ISP," ujar Nuh.

Multi-ISP ini juga merupakan langkah perbaharuan yang dilakukan pemerintah. Menurut Nuh penggunaan single ISP akan menimbulkan resiko yang cukup besar dibanding multi-ISP.

"Kalau kita pakai single ISP, trus ISP tersebut mati maka semua jaringan internet di pemerintah juga ikut mati. Makanya lebih efektif kalau pakai multi-ISP sehingga kita masih punya cadangan jaringan," papar Nuh. (srn)