JAKARTA - Ditjen Postel menemukan bahwa sekira 55 Base Transceiver Station (BTS) milik PT Hutchison CP Telecommunication (HCPT) tidak memiliki izin.

"Berdasarkan pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh Kantor Balai Monitoring Frekuensi Radio di Denpasar, diidentifikasi bahwa 169 BTS milik PT HCPT yang tersebar di Bali. Namun dari angka tersebut hanya 114 BTS yang sudah didaftarkan ke Ditjen Postel sedangkan sisanya belum," ujar Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel Gatot S Dewabroto melalui keterangan di situs resmi Postel, Kamis (24/7/2008).

Menurut Gatot, sekira 46 BTS dari 55 BTS legal milik HCPT ternyata sudah on air atau dengan kata lain sudah beroperasi. Sedangkan sembilan BTS lainnya masih off atau belum dioperasikan. Ditjen Postel telah memberikan peringatan kepada pihak HCPT untuk segera mengurus izin stasiun radio (ISR) BTS miliknya.

Ternyata, lanjut Gatot, hal ini tidak hanya terjadi pada HCPT saja. Beberapa operator juga sempat diperingatkan Ditjen Postel karena beberapa BTS-nya tidak dilengkapi dengan ISR.

"Mobile-8 pernah seperti ini (BTS tanpa ISR), di Bali juga. Namun setelah diperingatkan mereka langsung melakukan pendaftaran ke Ditjen Postel," ujar Gatot.

Lebih lanjut Gatot memaparkan bahwa Telkom pun pernah mendapat teguran serupa. Bahkan lebih dari satu kali. Surat peringatan pertama pernah diberikan balai monitoring frekuensi radio Jayapura pada 18 Maret lalu. Sedangkan surat kedua dilayangkan pada 14 Juli kemarin. Surat tersebut intinya mengingatkan agar Telkom segera menyelesaikan sejumlah ISR BTS Telkom Flexi yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan balai monitoring frekuensi juga meminta Telkom untuk menghentikan operasional BTS dan Microwave link milik mereka sebelum Telkom mengurus kewajiban ISR. (srn)