Computer & IT

Sistem Mata-Mata Buatan Sarkozy Menuai Protes

Rabu, 10 September 2008 - 15:11 wib

PARIS - Edvidge, sistem komputer terbaru milik dinas intelejen Perancis terus menuai pro dan kontra di lingkaran kekuasaan Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy.

Seperti dilansir Times, Rabu (10/9/2008), Edvidge merupakan sistem yang dibuat pada Juli 2008 untuk mengumpulkan data warga perancis berusia di atas 13 tahun. Sebagian menteri menolak kehadiran sistem, yang disebut sebagai 'Big Sister' Sarkozy, karena dinilai melanggar hak asasi manusia.

Edvidge, seperti nama seorang perempuan merupakan kependekan dari database kepolisian yang memuat identitas seseorang, pendapat, lingkaran sosial dan kecenderungan seksual untuk kepentingan negara. Namun, dalam perkembangannya edvidge juga akan mengawasi aktivis politik, dan orang-orang yang terlibat dalam bisnis, media, hiburan, dan sosial.

Menteri pertahanan Perancis, Herve Morin, yang mendukung penerapan sistem itu mengatakan, Edvidge sangat berguna untuk mengumpulkan data, seperti nomor telepon, orientasi seksual, pajak dan asset seseorang. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Perancis Michele Alliot-Marie menolak penggunaan edvidge yang dinilai sangat aneh.

"Sungguh aneh jika Mr Morin sulit menemukan nomor telepon saya, saya akan menginstal ulang pikirannya untuk sementara waktu," ujarnya.

Pemerintah perancis menyatakan Edvidge merupakan versi modern dengan data yang telah dikumpulkan oleh Renseignements Généraux (RG). Lembaga non pemerintah untuk kebebasan Perancis mengatakan, RG memiliki data 20 juta warga Perancis, Edvidge juga dinilai sebagai alat kombinasi super canggih intelejen. Data-data edvidge juga akan ditelusuri melalui keanggotaan di situs jejaring sosial seperti facebook.

"Hanya dengan mengklik mouse beberapa kali, pejabat pemerintah dapat mengakses data rahasia," kata pemimpin partai Demokrasi Perancis (MoDem) yang juga oposisi pemerintahan Sarkozy, Francois Bayrou.

Sementara itu, ratusan organisasi di perancis penentang edvidged telah melakukan protes dengan membubuhkan 100.000 lebih tanda tangan dan petisi online. (srn)