Telecommunication

Vendor Telekomunikasi Akhirnya Boleh Masuki Area Penting

Senin, 6 Oktober 2008 - 18:11 wib

NEW DELHI - Masalah sinyal drop tak lama lagi akan teratasi bersamaan dengan keluarnya izin dari The US Department of Transportation (DoT) yang memperbolehkan vendor telekomunikasi membangun infrastruktur perbaikan jaringan dengan dikontrol oleh jajaran pertahanan keamanan.

Seperti dilansir dari India Times, Senin (6/10/2008), izin itu akhirnya dilancarkan setelah mendengar banyaknya keluhan mengenai sinyal yang drop mendadak di beberapa daerah tertentu di dalam kota maupun di dalam angkutan umum, termasuk di ibukota New Delhi. Pasalnya, daerah-daerah tersebut berada di bawah yuridiksi layanan pertahanan keamanan sehingga para vendor telekomunikasi sejak dahulu memang dilarang untuk menjajaki daerah-daerah tersebut. Hal itu mengakibatkan menurunnya kualitas penerimaan sinyal karena banyaknya dark spot atau area yang tidak bisa menerima sinyal dengan baik.

Setelah melakukan diskusi panjang dan membuat kesepakatan dengan berbagai pihak seperti pihak angkatan darat, laut dan udara, serta kepala umum bagian pertahanan keamanan dengan izin langsung dari pemerintah, akhirnya zona-zona yang tadinya terlarang untuk dimasuki, sudah mulai dibuka untuk para pengusaha telekomunikasi.
Langkah 'membuka diri' ini juga dinyatakan sebagai bukti pemerintah yang ingin memperbaiki kualitas layanan dan telekomunikasi.

Namun keputusan yang melegakan tersebut tak sepenuhnya terbuka untuk semua pihak karena DoT membatasi hanya beberapa vendor telekomunikasi saja yang bisa mendapatkan priviledge tersebut. Diantaranya adalah BSNL, MTNL, serta perusahaan infrastruktur yang berdiri sendiri seperti GTL, Acme, dan Indus.

Menyertai keputusan ini, DoT juga sudah mewanta wanti para vendor telekomunikasi yang ingin memasuki daerah istimewa ini untuk saling berbagi antar sesama provider layanan. Selain itu, DoT juga sudah menginstruksikan kepada pihak angkatan darat yang berwenang mengurusi lahan istimewa untuk mulai membagi-bagi lahan mana yang akan menjadi jatah vendor telemunikasi yang berminat dengan menetapkan nilai sewa sesuai harga pasar yang berlaku. DoT menjanjikan pihak angkatan darat akan mendapat hak khusus untuk menghentikan atau mengakhiri bila ada layanan telekomunikasi yang menyalahi aturan keamanan yang ditetapkan.

Aksi serius yang direalisasikan DoT ini merupakan pembuktian adanya perhatian dari pihak pemerintah akan langkah pemeliharaan kualitas layanan telekomunikasi. (srn)