JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang terlalu mencampuri urusan internal perusahaan dipercaya dapat membuat kondisi industri telekomunikasi tidak mampu bertahan lama.
"Belakangan ini, pemerintah selalu membuat keputusan yang sifatnya memasuki internal perusahaan. Padahal seharusnya, keputusan-keputusan atau pernyataan pemerintah tersebut bisa diputuskan hanya melalui tangan-tangan manajeman," ujar Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, saat dihubungi Okezone, Selasa (4/11/2008).
Setidaknya, lanjut Agus, ada tiga masalah dalam industri telekomunikasi yang terlalu jauh dicampuri oleh pemerintah, yaitu masalah tarif, perseteruan menara bersama, dan permasalahan saham di tubuh Indosat.
"Contoh saja masalah Indosat, untuk apa seorang Menteri Negara mengatakan bahwa Indosat harus melepas StarOne. Harusnya keputusan tersebut terlontar dari manajemen perusahaan, bukan dari pemerintah, yang notabene berada di luar perusahaan karena Indosat itu perusahaan swasta, bukan BUMN lagi," tegas Agus.
Menurut Agus, jika kebijakan pemerintah selalu seperti ini, maka kemungkinan besar industri telekomunikasi tidak akan bertahan dalam waktu yang lama.
"Saya rasa sangat berat mempertahankan industri dengan kondisi kebijakan seperti ini. Perusahaan akan susah untuk balik modal, apalagi ditengah krisis keuangan seperti ini," papar Agus, yang kemudian memberikan salah satu contoh sebuah perusahaan telekomunikasi yang 'mandek' ketika berniat untuk menjual ribuan menara miliknya sendiri.
"Harusnya pemerintah mengatur pohonnya saja, dahannya tidak usah ikut-ikut di atur. Ini kan perusahaan teknologi, serahkan saja ke manajemen perusahaan masing-masing. Jika ingin transparan, kan nanti ada RUPS," tandas Agus. (srn)
Dapatkan okezone launcher untuk BlackBerry http://bb.okezone.com
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: topic
Filename: read/vdetails.php
Line Number: 147