BEIJING - Menteri luar negeri China mengatakan bahwa negaranya memiliki hak penuh untuk memblokir situs-situs yang dianggap ilegal dan menyesatkan, termasuk situs yang berkaitan dengan China dan Taiwan sebagai dua negara yang terpisah.

"Kami sadar, situs-situs tersebut selalu membuat masalah yang melanggar hukum di China. Kami harap situs bersangkutan mau bekerja sama dan mematuhi peraturan kami untuk tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum di negara kami. Kami yakin, jika mereka mematuhi, maka hal ini akan membuat situasi antara China dan negara lain, atau pun China dengan situs lain, akan semakin kondusif," ujar juru bicara kementerian luar negeri China Liu Jianchao, seperti dikutip melalui PC magazine, Rabu (17/12/2008).

China telah melakukan pemblokiran situs yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan mereka sejak beberapa waktu lalu. Namun masyarakat dunia baru menyadari hal ini saat perhelatan besar olimpiade Agustus lalu. China memblokir semua akses yang berhubungan dengan Tibet atau pun partai komunis lain yang berada di China.

Setelah itu, China pun mulai terang-terangan memblokir akses situs lainnya. Bahkan situs berita BBC berbahasa China, Voice of America dan Hong Kong media Mingpao News, serta Asiaweek yang telah diblokir sejak awal Desember.

China sendiri merupakan negara potensial dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Namun pemerintah tidak ingin imbas internet mampu mengubah kondisi negara menjadi tidak kondusif.

Untuk itu, China pun membentuk satuan pengamanan internet, mirip dengan polisi internet, yang akan secara langsung memblokir atau menghapus konten-konten situs yang dianggap sensitif. Bahkan para blogger di China pun diingatkan untuk tidak menulis 'macam-macam'. Pemerintah akan langsung mengingatkan blogger atau langsung memblokir akses ke blog yang dimaksud. (srn)