JAKARTA - Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu mengeluhkan daya beli masyarakat yang lemah sebagai alasan klasik, yang pada akhirnya menjadi sebuah pembenaran untuk membeli bajakan. Kalau dibiarkan seperti itu terus, tentu penegakan hukum seperti razia oleh aparat, menjadi suatu hal yang sia-sia belaka.

Menurut Dhony A Sheyoputra juru bicara Bussines Software Alliance (BSA), yang menjadi fokus utama dalam mengatasi pembajakan peranti lunak adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Selama perhatian dan penghargaan terhadapa hak atas kekayaan intelektual (HaKI) belum merasuk dalam pikiran masyarakat, sulit untuk mewujudkan Indonesia bebas dari pembajakan.

"Untuk itulah, razia-razia untuk menegakkan hukum di perusahaan besar seharusnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih aware," kata Dhonny, saat konferensi pers seminar 'The Importance of Strict Corporate IT Policy as Defense Agains Legal Claims of Software Piracy' di kantor Kadin AS, Jakarta, Kamis (28/5/2009).

Menurut Dhonny ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh perusahaan agar di tempatnya bekerja benar-benar bebas dari pembajakan. Yang pertama, membuat bujet peranti lunak di perusahaannya. Kedua, memberikan pemahaman tentang peranti lunak ilegal terhadap karyawan. Dan yang terakhir, melakukan inspeksi mendadak secara random bagi komputer karyawan.

Selain itu juga, maraknya pembajakan di tanah air, tentu menjadi suatu ancaman serius bagi industri lokal yang oleh pemerintah telah didorong, dengan pencanangan tahun 2009 sebagai tahun industri kreatif.

"Produk ilegal seperti software bajakan inilah yang menjadi ancaman serius bagi bisnis industri kreatif untuk berkembang," papar Commercial Counselor dari Kedutaan Besar Amerika Serikat Joe Kaesshaefer.

Ditambahkan pula, sepuluh tahun yang lalu mungkin ada yang berpendapat bahwa penegakkan HaKI hanya akan menguntungkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Tapi sekarang ini paradigma itu sudah berubah dan mereka percaya bahwa perlindungan HaKI juga dapat menumbuhkan perekonomian negara. (srn)