JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Indonesia kembali masuk dalam daftar negara Priorty Watch List terkait pembajakan. Lalu solusi apa yang harus dilakukan Indonesia ke depannya?

"Saya rasa Indonesia perlu menyediakan pengadilan khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Negara-negara seperti India dan Malaysia yang mempunyai pengadilan ini, terbukti mampu menekan pembajakan di negaranyam," saran Jeffery Hardee Vice President Bussines Software Alliance (BSA), saat pemberian Piagam HKI kepada 24 perusahaan, di Hotel Mulia, Kamis (18/6/2009).

Ditambahkan Jeffery, software harus mendapatkan sebuah perlindungan yang kuat dari pemerintah, agar terhindar dari pelanggaran kekayaan intelektual. Apalagi menurutnya, pembajakan software di Indonesia menempati angka yang mengkhawatirkan. Padahal pengapalan PC di tanah air, tergolong tinggi.

Dan solusi pemberian piagam HKI oleh BSA untuk standarisasi penggunaan softawre di perusahaan menjadi suatu hal yang penting, agar perusahaan-perusahaan mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan peranti lunak di PCnya.

"Kegiatan ini bagus untuk mewujudkan sistem kekayaan intelektual yang lebih baik," sambung Arry Ardantu Sigit Direktur Hak Cipta Dirjen HKI Dephukham. (srn)