TEXT SIZE :
Taufik Hidayat - Okezone
JAKARTA - Dewan Pers sangat mendukung adanya revisi undang-undang informasi transaksi elektronik (UU ITE). Bahkan mereka menggugat untuk menghilangkan kata 'informasi' dalam judul UU tersebut.
"Jangan hanya pasal 27 yang direvisi tapi judul undang-undang tersebut pun harus direvisi. Terutama kata 'informasi' dalam UU ITE, itu seharusnya dihilangkan," ujar Anggota Dewan Pers Alimudi, usai diskusi Menjaga Kebebasan Berekspresi di Era Multimedia, di kantor Dewan Pers, Jakarta, Senin (28/12/2009).
Diterangkan Alimudi, pada awalnya, sebelum disahkan, UU tersebut bertajuk undang-undang transaksi elektronik. Namun saat disahkan, undang-undang tersebut menambahkan kata 'informasi'.
Sayangnya, Dewan Pers sendiri tidak tahu mengapa hal tersebut bisa berubah menjadi sedemikian rupa. Hal itulah yang kemudian dipermasalahkan oleh Dewan Pers dikemudian hari, termasuk pasal pencemaran nama baik yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 yang dianggap mengekang kebebasan berpendapat.
"Aslinya, undang-undang tersebut masuk ke ranah departemen perdagangan karena merupakan undang-undang transaksi elektronik. Namun karena ada penyematan kata 'informasi' maka akhirnya masuk ke ranah departemen komunikasi dan informatika (Kominfo). Itu yang harus dipahami oleh komisi I," ujar Alimudi.
Komisi I sendiri, lewat salah satu anggotanya, Ramadhan Pohan mengaku akan mendukung proses revisi UU ITE yang telah direncanakan oleh pemerintah.
Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menkumham Patrialis Akbar telah berkomitmen untuk merevisi undang-undang tersebut, yang diperkirakan akan selesai sebelum bulan April agar tidak ada lagi korban dari pasal 'karet' pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3 UU ITE.
Sebelumnya, beberapa kasus yang terkait dengan pasal tersebut sempat menjadi kontroversi yang berkepanjangan. Tidak hanya 'menghantui' warga biasa seperti Prita Mulyasari, tapi juga artis cantik Luna Maya. (srn)
Dapatkan okezone launcher untuk BlackBerry http://bb.okezone.com
RSS