JAKARTA - Tagihan biaya sewa bandwith Pustekkom kepada Telkom untuk menyelenggarakan Jardiknas sudah mencapai Rp69, 550 miliar (sebelumnya disebut Rp40 miliar). Anggota Komisi X DPR pun meminta agar Pustekkom melunasinya dalam dua tahap.

"Tercatat tagihan dari Telkom tersebut sudah sejak 13 Mei 2008, selama tiga tahun tersebut Pustekkom berhutang kepada Telkom sebesar Rp69, 550 miliar. Maka dari itu, kita meminta agar mereka membayarnya dalam dua tahap. Tahap pertama, di 2010 sebesar Rp40 miliar, dan tahun 2011 sebanyak Rp29,550 miliar," ungkap anggota Komisi X DPR Herlini Amran, saat berbincang dengan okezone, di Jakarta, Selasa (26/1/2010).

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah membayar dengan uang darimana Pustekkom? Karena seperti diberitakan sebelumnya, DPR masih belum menyetujui anggaran Jardiknas tahun 2010 sebesar Rp207, 255 tersebut. Menurut Herlini, dari pihak Telkom menyatakan kalau pembayaran tersebut masih bisa ditangguhkan, sampai Putekkom sanggup membayarnya.

"Nah, inikan lucu, dimana-mana anggaran itu disediakan untuk ke depan, bukan malah untuk membayar yang di belakang," tambahnya.

Melihat beberapa masalah tersebut, akhirnya panitia kerja (Panja) 2010 masih belum memutuskan program Jardiknas 2010 bisa dilanjutkan atau tidak. Saat ini Komisi X akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pengucuran dana untuk Jardiknas sejak tahun 2006 tersebut, mereka akan memanggil BPK sebagai auditor. Anggota dewan akan mempertemukan Telkom dan Lintasarta sebagai pembanding dalam hal sewa biaya bandwith.

"Kita akan mengaudit dana yang selama ini sudah keluar. Katanya mereka sudah melakukan audit. akan tetapi kita tidak tahu, apakah audit tersebut dilakukan oleh lembaga yang independen," tegasnya. (tyo)