JAKARTA  - Dewan Perwakilan Rakyat akan bertemu secara langsung dengan bupati Badung  Anak Agung Gde Agung di Bali untuk menyelidiki kasus pembongkaran dan perubuhan menara telekomunikasi yang terjadi di wilayah tersebut.
   
Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Hayono Isman mengatakan, anggota komisi I akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung untuk melihat situasi menara telekomunikasi di sana, sekaligus bertemu dengan Bupati Badung.

"Mereka akan menyelidiki kisruh penebangan sebanyak 31 menara telekomunikasi yang telah mengakibatkan sekitar 100 BTS (base transceiver station) milik operator tidak berfungsi normal," ujar Hayono usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (10/2/2010).

Hayono mengatakan, menara merupakan infrastruktur telekomunikasi dengan biaya investasi tinggi untuk memenuhi komitmen pemerintah memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat.

"Tidak ada alasan seorang Bupati memerintahkan merubuhkan menara. Kalaupun menara yang dirubuhkan dianggap tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan), tentu harus diselidiki terlebih dulu dan dicari solusinya. Tidak langsung main tebang saja," kata Hayono.

Sebelumnya, Pemkab Badung 'menggergaji' 14 menara telekomunikasi milik Indosat (1 menara), Solusindo Kreasi Pratama/Indonesian Tower (8 menara), dan United Towerindo (5 menara).

Perobohan tersebut mengganggu layanan seluler di sejumlah lokasi di daerah kawasan wisata yang meliputi Bandara Internasional Ngurah Rai, Kuta, Seminyak, dan sekitarnya, jadi tidak berfungsi optimal dan banyak blankspot. (srn)