JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menegaskan bahwa status RPM Konten Multimedia saat ini tengah dalam masa cooling down. Tapi bukan berarti RPM tersebut akan dibatalkan. Tifatul, sepertinya masih berniat untuk menggolkan aturan konten multimedia di kemudian hari.

Dikatakan Tifatul, masih banyak konten negatif seperti pornografi, judi, kekerasan, penipuan, dan pencemaran nama baik. “RPM Konten, tidak untuk dikelola oleh pemerintah sendiri, tapi oleh Tim Konten Multimedia (TKM) yang terdiri dari 50 persen unsur pemerintah, dan 50 persen unsur masyarakat. Jadi, TKM bersifat independen, tidak di bawah kontrol siapapun,” ujar Tifatul Sembiring dalam Diskusi "Menagih Komitmen Menkominfo pada Kebebasan Pers" di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/3/ 2010).

Terkait salah satu poin yang paling disoroti dalam RPM Konten Multimedia, yakni  kewajiban penyelenggara jasa internet untuk melakukan filtering, blocking dan penghapusan terhadap konten-konten internet yang dinilai ilegal. Tifatul mengatakan, operasional aturan itu berdasarkan permintaan masyarakat yang merasa terganggu.

“Ketika ada request dari mereka yang merasa ditipu, dihina atau dirugikan baru diberlakukan aturan itu,” kata Tifatul.

“Mereka yang merasa keberatan terhadap konten tertentu bisa mengajukan keberatan. Lalu akan ada proses mediasi oleh lembaga independen. Tapi akan ada juga unsur pemerintah agar ada yang memfasilitasi proses tindak lanjut masalahnya,” terangnya.

Selain itu, Tifatul pun kembali menegaskan dukungannya terhadap kebebasan pers. “Kalau ada yang bersinggungan dengan kebebasan pers saya garansi akan saya coret,” katanya. (rah)