JAKARTA - Tak dipungkiri kontrol masyarakat terhadap negara Indonesia saat ini telah bersalin rupa dalam instrumen yang berbasis teknologi informasi. Sebut saja, upaya menggalang dukungan masyarakat oleh komunitas Facebooker saat kasus Bibit-Chandra, serta kasus PritaMulyasari. 

"Revolusi yang kita usung adalah revolusi cerdas," kata pendiri komunitas Facebookers Indonesia (Fesbi), Usman Yasin  pada acara pertemuan dengan komunitas Facebookers Indonesia di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/5/2010).

Usman mengatakan, selama ini Facebookers hanya berdiskusi di dunia maya dan tidak diketahui siapa orangnya.

"Melihat kondisi ini kami mencoba untuk kopi darat untuk memunculkan ide baru sekaligus menerima aduan tindak pidana korupsi dari Masyarakat," kata Usman.

Ditambahkan Usman, Fesbi didirikan sejak 2 Mei 2010. Saat ini anggota Fesbi berasal dari seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Pada kesempatan pertama, sekira 50-an anggota Facebook Indonesia menyambangi DPD untuk memberikan laporan pengaduan masyarakat.

"Nantinya, sekira tiga atau enam bulanan, kami akan melaporkan setiap laporan tindak korupsi dari masyarakat rutin ke PAP DPD," kata Usman yang juga mengelola grup Facebook satu juta dukungan untuk Bibit-Chandra beberapa waktu lalu.

Sementara itu, anggota PAP DPD, Hanna N Fadel Muhhamad mengatakan, dukungan dari komunitas dunia maya seperti Fesbi dapat membawa kemaslahatan bangsa. Namun, ia mengatakan, setiap aduan tindak korupsi dari masyarakat sebaiknya harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke DPR atau DPD.

"Suami saya sempat menjadi korban karena baru isu dan belum di kros cek. Seseorang mengadukan suami saya dalam kasus pajak ke DPR, terpaksa ketika itu kami langsung mengklarifikasinya," kata Hanna. (srn)