JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan banjir antar wilayah, mulai dari tingkat provinsi, wilayah kotamadya/kabupaten, camat dan lurah, Pemprov DKI menggunakan alat komunikasi baru, yaitu Radio Tracking.

"Radio ini merupakan alat mutakhir yang digunakan Pemprov DKI Jakarta. Alat komunikasi ini berbeda dan memiliki kecanggihan dari alat komunikasi yang kita gunakan sebelumnya. Salah satunya adalah tidak bisa di-jammed atau diacak oleh pihak manapun sebab mempunyai frekuensi sendiri," ujar Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (13/12).

Fadjar mengatakan, sebanyak 700 unit Radio Tracking disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir serta walikota, bupati, camat dan lurah.

"Sesuai dengan perkembangan teknologi dunia, maka Pemprov DKI harus mampu melakukan penyesuaian penggunaan teknologi yang terbaru dan mutakhir, terlebih dalam penanggulangan bencana banjir," ujarnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Arfan Arkili, menerangkan, sistem komunikasi antar wilayah akan semakin meningkat dengan menggunakan Radio Tracking.

"Gladi posko ini juga untuk memperkenalkan alat komunikasi yang baru dan canggih yaitu Radio Tracking," kata Arfan.

Kelebihan dari radio tracking ini, paparnya, yait setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki frekuensi tersendiri, bisa melakukan pesan pendek seperti layaknya telepon seluler dan bisa telepon antar frekuensi yang dimiliki masing-masing SKPD.

"Kelebihan alat komunikasi ini yang paling penting yaitu, saat melakukan pembicaraan, radio tracking ini tidak bisa diblokir atau diacak oleh pihak lain. Sehingga komunikasi dipastikan tidak akan terganggu atau terputus oleh gangguan apa pun. Serta jarak tangkap frekuensinya cukup jauh," ujarnya. (tyo)