Getting Time...

Jawaban BRTI Tak Memuaskan, Rapat Pencurian Pulsa Diskors

Yoga Hastyadi Widiartanto - Okezone
Kamis, 9 Februari 2012 14:38 wib
detail berita
Ilustrasi (Foto: dok okezone)

JAKARTA - Ketua Harian Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR Tantowi Yahya terpaksa menskors rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar hari ini, karena tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) terkait masalah CP nakal.

Sebelumnya memang, BRTI telah mengirimkan rilis ke sejumlah media tentang 58 CP yang diduga telah merugikan konsumen. Hal inilah yang membuat Panja Pencurian Pulsa kecewa, karena seharusnya BRTI melaporkannya ke DPR dahulu, untuk rapat pleno.

Menurut Tantowi, berita-berita mengenai rilis daftar nama CP itu pasti ada sumbernya. Sehingga semestinya ada rapat pleno terlebih dahuulu sebelum diumumkan ke media.

"Apapun yang dirilis BRTI, ini adalah konsumsi publik dan berlaku logika publik. Di sini ada nama (CP) yang sebelumnya ada tapi jadi tidak ada. Ini persoalan kredibilitas," kata anggota Komisi I DPR asal Partai Golkar Fayakun Andriani, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Berdasarkan pengalaman Fayakun, ketika dia mencoba menghubungi nonor kawannya, masih ada pesan untuk mengikuti konten premium dengan bunyi "tekan 5 untuk meng-copy lagu ini"

"Menurut yang saya ketahui itu masuknya SMS penipuan, bukan premium. Nomor panjang tidak bisa menyedot pulsa, kecuali nomor pendek," kata politisi Golkar tersebut.

Beberapa anggota BRTI sempat memberikan jawaban. Namun menurut Tantowi, BRTI tampak tidak siap dan tidak kompak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, sidang pun diskors untuk sementara.

"Karena saya dengar jawaban-jawaban dari komisioner BRTI beragam jadi sebaiknya ditunda. Karena jawabannya tidak memuaskan, saya skors rapat ini, karena ini bukan masalah yg bisa dianggap remeh," tukas Tantowi.

Saat ditemui setelah sidang, Heru Sutadi, anggota BRTI menolak berkomentar soal daftar CP yang telah dirilis tersebut. Sedangkan anggota BRTI yang lain, Nurul Yakin berpendapat, "Soal rilis memang pekerjaan pak Heru. Untuk hal-hal sensitif seperti ini memang mesti diplenokan. Tapi untuk saat ini  kita sudah merilis teguran untuk CP dan Operator."
(tyo)

Beri komentar