JAKARTA - Ketua Harian Panja Pencurian Pulsa Tantowi Yahya menskors Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) hari ini, karena menilai lembaga itu tidak memberikan jawaban yang kompak dan malah saling tuding terkait rilis sejumlah CP yang disebar ke media.

"Penjelasan BRTI terhadap pertanyaan siapa yang mengeluarkan rilis operator dan content provider (CP) bermasalah dan siapa yang menganulir berita tersebut tidak ada yang menjawab. Mereka malah saling tuding," ujar Tantowi, saat dihubungi okezone, Kamis (9/2/2012).

Ada 2 poin utama yang menyebabkan mengapa akhirnya Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR menskors RDP. Alasan pertama, seperti dijelaskan Tantowi, BRTI sebagai lembaga negara yang diberikan mandat meregulasi, mengawasi dan mengendalikan justru memberikan jawaban yang simpang siur.

"Poin kedua, mengumumumkan perusahaan dan operator ke media lalu menganulirnya, ini menimbulkan kecurigaan kalau mereka teledor. Kalau memang belum siap, apalagi itu menyangkut nama baik perusahaan jangan sembarangan," katanya.

DPR, menurut politisi asal Golkar itu tidak melarang dilakukannya penyebaran CP ke media seperti dilakukan oleh BRTI. Karena menurutnya itu adalah hak otoritas BRTI, asalkan bisa dipertanggungjawabkan. RDP sendiri kembali digelar pekan depan, dengan agenda yang sama.

Saat ditemui setelah sidang, Heru Sutadi, anggota BRTI menolak berkomentar soal daftar CP yang telah dirilis tersebut. Sedangkan anggota BRTI yang lain, Nurul Yakin berpendapat, "Soal rilis memang pekerjaan pak Heru. Untuk hal-hal sensitif seperti ini memang mesti diplenokan. Tapi untuk saat ini  kita sudah merilis teguran untuk CP dan Operator." (tyo)