Begini Mekanisme Penentuan Biaya Interkoneksi

Begini Mekanisme Penentuan Biaya Interkoneksi

Begini Mekanisme Penetuan Biaya Interkoneksi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Demi efisiensi dan pertumbuhan industri, penggunaan pola biaya Interkoneksi mulai diinisiasi oleh para penyelenggara telekomunikasi yang saling berinterkoneksi pada tahun 2005. Mereka bermaksud bersama-sama melakukan perubahan dari skema revenue sharing ke pola berbasis biaya.

Menurut Noor Iza, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),  telah dibuat kajian bersama dan pembuatan model perhitungannya tarif interkoneksi sejak 2005. Kini, model perhitungannya telah berhasil disepakati bersama dan diambil konsensus yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Menteri yaitu Permen 8 Tahun 2016 tentang Interkoneksi. Permen tersebut menetapkan Metode Penghitungan yang telah mencapai konsensus bersama di antara para Penyelenggara Yang Berinterkoneksi dan Regulator (BRTI dan Ditjen Postel pada saat itu), yaitu metode perhitungan biaya interkoneksi menggunakan Long Run Incremental Cost (LRIC).

“Permen inilah yang menjadi dasar sampai saat ini untuk melakukan penghitungan kembali biaya interkoneksi secara periodik setiap 2 (dua) tahun,” demikian kata Noor Iza.

Permen 8 Tahun 2006 disebut merupakan pelaksanaan amanah dari PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi spesifiknya Pasal 22 ayat (2), yaitu : “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau terjadi perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam pelaksanaan interkoneksi, para pihak dapat meminta penyelesaiannya kepada Menteri".

Sementara itu, dalam PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi padal Pasal 23 ayat 2 disebutkan Biaya Interkoneksi ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan dan disepakati bersama dan adil. “Penyiapan biaya Interkoneksi tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sehingga terbitnya Permen 8 Tahun 2006 merupakan perwujudan dari adanya proses bersama penyelenggara telekomunikasi yang berinterkoneksi dan pemerintah, sampai dicapai konsensus atau kesepakatan yang tentu proses sehingga adanya Permen tersebut dilakukan secara transparan dan juga adil. Jadi di situ ada proses kesepakatan dan ada hasil yang disepakati dimana proses mencapai kesepakatan dan hal-hal yang disepakati tentu melalui pembahasan dan studi atau kajian bersama yang merupakan bentuk betapa proses berlangsung secara transparan. Para penyelenggara menyepakati hasil kesepakatan yang adil buat mereka dan tentu memperhatikan aspek pelayanan dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat sebagai konsumen akhir,” lanjut dia.

Di sisi lain, setelah melalui mekanisme konsensus dan disepakati sehingga menjadi Permen 8 tahun 2006, maka Permen tersebut kemudian menjadi alat pengendali biaya interkoneksi.  Ketidak-seimbangan kekuatan dalam melakukan interkoneksi diatasi dengan regulasi pemerintah tersebut. Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2006 mengharuskan masing-masing operator menyiapkan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI).

Bagi operator majority, sebelum DPI-nya dapat digunakan sebagai acuan dalam perjanjian interkoneksi dengan operator lain, harus mendapat persetujuan dari Pemerintah (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia – BRTI) sehingga mekanisme persetujuan ini diharapkan biaya interkoneksi yang diminta oleh operator dominan dapat dikendalikan oleh Pemerintah.

Salah satu hal yang penting dalam pengaturan interkoneksi tersebut adalah penetapan biaya interkoneksi yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara dalam melakukan interkoneksi. Metode perhitungan biaya interkoneksi menggunakan Long Run Incremental Cost (LRIC tentunya harus mendorong terjadinya peningkatan dalam penyediaan interkoneksi dan mendorong tumbuhnya industri.

Penetapan metode perhitungan ini dilakukan dalam rangka :

                a.            Memacu penyelenggara telekomunikasi untuk lebih efisien

                b.            Mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia

                c.             Penyelenggara telekomunikasi baru tidak dibebani biaya sebagai akibat inefisiensi dari penyelenggara telekomunikasi lainnya

                d.            Setiap penyelenggara telekomunikasi mempunyai pilihan membangun atau menyewa jaringan dari penyelenggara lain dalam melakukan interkoneksi.

Pertimbangan lainnya dalam menetapkan metode LRIC sebagai metode perhitungan biaya interkoneksi karena metode ini sudah digunakan secara internasional pada industri yang kompetitif. Metode LRIC yang digunakan dalam perhitungan interkoneksi adalah pendekatan bottom-up. Pendekatan bottom-up dilakukan dengan mengembangkan model konfigurasi jaringan yang efisien dengan mempertimbangkan kondisi jaringan yang eksisting.

(kem)

Baca Juga

Operator Telekomunikasi Ramai-Ramai Bantu Korban Banjir di Garut

Operator Telekomunikasi Ramai-Ramai Bantu Korban Banjir di Garut