Techno of The Week: DPR Panggil Kominfo dan Operator Telekomunikasi

Techno of The Week: DPR Panggil Kominfo dan Operator Telekomunikasi

Komisi I DPR RI mendatangkan para pimpinan operator telekomunikasi (Foto: Kustin Ayuwuragil Desmuflihah/Okezone)

JAKARTA - Rencana penurunan tarif interkoneksi yang menciptakan polemik kini dibahas bersama dengan Komisi I DPR. DPR meminta Kominfo untuk menahan 'ketok palu' terkait dengan tarif interkoneksi.

Pada 24 Agustus 2016, Rapat dengar pendapat (RDP) digelar, di mana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dicecar pertanyaan mengenai isu interkoneksi.

Komisi I menerima penjelasan Menkominfo terkait dengan rencana penurunan tarif interkoneksi serta Revisi PP Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radionya dan orbit satelit.

Setelah memanggil Menkominfo, pada 25 Agustus 2016, Komisi I DPR RI mendatangkan keenam pimpinan operator yang masih beroperasi di Indonesia yaitu Telkom, Telkomsel, Hutchinson 3 Indonesia (Tri), XL Axiata, Indosat Ooredoo, dan Smartfren ke Gedung Nusantara II.

Setelah penjelasan panjang lebar keenam operator, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menggarisbawahi bahwa permasalahan utama terkait interkoneksi adalah soal "bagi-bagi kue".

Awalny, rapat dengar pendapat dibuka dengan penjelasan bos Telkom dan bos Telkomsel yang diwakili Alex J Sinaga dan Ririek Adriansyah mengenai hitung-hitungan bagaimana tarif interkoneksi yang akan diimplementasikan bisa merugikan perusahaan. Telkom grup menegaskan bahwa mereka menolak tarif interkoneksi baru dan mengusulkan metode asimetris.

Di sisi lain, Dian Siswarini, CEO XL Axiata yang satu suara dengan Presiden Direktur PT Smartfren Telecom, Merza Fachyz dari Smartfren dan Danny Buldansyah, Vice President Director Hutshison Tri Indonesia mengatakan bahwa tarif interkoneksi Rp204 Sebenarnya masih terlalu kecil. Mereka mengharapkan tarif tersebut bisa turun lagi karena mereka merasa membayar terlalu mahal pada operator lain dengan harga yang sekarang Rp250.

CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli juga menambahkan bahwa operator non-Telkom berkomitmen untuk membangun di luar Jawa. Namun mengakui bahwa "kakak tertua" alias Telkom tetap memiliki jaringan terluas. Oleh karena itu, dia meminta kesempatan untuk bisa berkembang melalui harga interkoneksi yang diturunkan.

"Penurunan biaya interkoneksi berperan penting dalam penciptaan iklim kompetisi yang sehat, mengurangi hambatan bagi pelaku, serta memacu industri untuk terus berusaha menjadi lebih efisien. Indosat berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam membantu Pemerintah mencapai target pembangunan pita lebar Indonesia," kata Alexander Rusli.

Sementara itu, XL melalui General Manager Corporate Communication XL, Ayu Triwahyuningsih mengatakan, langkah pemanggilan yang dilakukan DPR terkait tarif interkoneksi dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi langkah DPR untuk memanggil para operator. Hal ini akan membuat informasi mengenai manfaat penurunan tarif interkoneksi jadi lebih terbuka dan transparan," ujarnya.

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1153/M.Kominfo/PI.02004.08/2016. Kominfo mengusulkan agar tarif interkoneksi dari Rp250 menjadi Rp204 per menit atau turun sekira 26 persen. Rencananya, keputusan ini akan mulai diberlakukan pada 1 September.

(ahl)

Baca Juga

Palapa Ring Timur Siap Sapa Internet 'Lelet' di Papua

Palapa Ring Timur Siap Sapa Internet 'Lelet' di Papua