Polemik Tarif Interkoneksi Bukan Perang Antar-Operator

Polemik Tarif Interkoneksi Bukan Perang Antar-Operator

CEO XL Dian Siswarini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pada awal Agustus, pemerintah mengeluarkan surat edaran No 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia. Dalam surat edaran itu, biaya interkoneksi diturunkan dari Rp250/menit menjadi Rp204/menit.

Dalam sebuah kesempatan bertemu awak media, CEO XL, Dian Siswarini di Jakarta, Rabu (31/8/2016) mengatakan bahwa polemik tarif interkoneksi bukan pertarungan antara operator.

Operator semata-semata mempertahankan hak mereka untuk mendapatkan keadilan. "Regulator harus membuat aturan main yang fair. Ini bukan pertarungan antar operator," ucap Dian.

Lebih lanjut Dian mengungkapkan, Kominfo harus melihat kepentingan masyarakat, pemerintah dan industri. "Bukan cuma lokal, tetapi juga asing. Dalam hal ini, Kominfo harus membuat kebijakan menyeimbangkan (balance), yang menghormati mitra global dan kebijakan yang pro masyarakat," jelasnya.

Seperti diketahui, penurunan tarif interkoneksi memungkinkan untuk turunnya tarif retail voice sebesar 15-30 persen. Menurut Menkominfo Rudiantara, tarif panggilan lintas operator itu bergantung kepada negosiasi antar-operator seluler dengan tarif interkoneksi yang baru.

Pada 24 Agustus 2016, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengadakan pertemuan dengan Kominfo, kemudian dengan beberapa operator telekomunikasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Agustus 2016.

Sesuai rencana, Komisi I DPR RI menggelar pertemuan lagi dengan Menkominfo pada 30 Agustus, namun rencana tersebut ditunda.

(ahl)

Baca Juga

Operator Telekomunikasi Ramai-Ramai Bantu Korban Banjir di Garut

Operator Telekomunikasi Ramai-Ramai Bantu Korban Banjir di Garut