Tarif Interkoneksi hingga Sindiran untuk Operator Besar

Tarif Interkoneksi hingga Sindiran untuk Operator Besar

Ilustrasi BTS

JAKARTA - Penurunan tarif interkoneksi sebesar 26 persen dianggap tepat oleh beberapa operator. Sejatinya, 1 September 2016 merupakan waktu diimplementasikannya tarif interkoneksi baru, walau tampaknya harus mengalami penundaan.

"Pemerintah sudah betul, untuk mengatur bagaimana proses interkoneksi itu harus terjadi dari waktu ke waktu, harus di-review, cost makin turun, trafik semakin besar. Ini sudah 6 tahun," kata CEO XL, Dian Siswarini di Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Seperti diketahui, ada 18 skenario panggilan yang tarif interkoneksinya diturunkan sebesar 26 persen. Untuk biaya interkoneksi baru kali ini, terdapat penurunan signifikan dari Rp250 menjadi Rp204 per menit.

Penurunan tarif interkoneksi ini mendapatkan penentangan dari operator Telkomsel. Sebagai operator incumbent, perusahaan condong pada metode asimetris terkait penghitungan tarif interkoneksi.

"Asimetris itu karena operator incumbent cost per unitnya lebih murah. Kalau skala besar, seharusnya cost per unit (operator itu) lebih rendah," kata Dian.

Keputusan penurunan tarif interkoneksi ini bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, melainkan berdasarkan penghitungan matang. "Kominfo tidak bisa buat everybody happy," ungkapnya.

Operator Tri turut bersuara terkait polemik tarif interkoneksi. "Tri melihat bahwa penurunan tarif interkoneksi ini sebagai suatu yang wajar, karena biaya yang dibebankan saat ini tergolong tinggi. Penurunan tarif ini, dengan sendirinya biaya akan berkurang dan ujung-ujungnya tarif ke pelanggan akan mengikuti, sehingga pelanggan juga yang diuntungkan," kata Wakil Presiden Direktur Hutchison 3 Indonesia M Danny Buldansyah dalam keterangan kepada Okezone, Rabu (31/8/2016).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, penurunan tarif interkoneksi ini akan menurunkan pengguna multiple sim card. Pada akhirnya, penurunan tarif interkoneksi akan memberikan dampak positif pada industri turunannya yang merasakan manfaat layanan seluler selama ini.

Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengungkapkan, pemerintah dalam hal ini memberikan jalan tengah kepada para operator. "Dalam regulasi dikatakan, jika para operator tidak mencapai kesepakatan, maka menterilah yang turun tangan. Dia menyuruh BRTI untuk me-review itu semuanya dan mengeluarkan referensi tarif yang tepat, itulah yang disepakati," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa surat edaran itu hanya digunakan sebagai referensi penetapan tarif untuk kalangan Operator. Selebihnya, untuk penetapan tarif merupakan keputusan yang bersifat B2B (Business to Business).

(ahl)

Baca Juga

Operator Seluler Jaga Kualitas Jaringan di Area Aksi Damai 212

Operator Seluler Jaga Kualitas Jaringan di Area Aksi Damai 212