Techno of The Week: Tertundanya Penetapan Penurunan Tarif Interkoneksi

Techno of The Week: Tertundanya Penetapan Penurunan Tarif Interkoneksi

(Foto: Kominfo)

JAKARTA - Awal Agustus 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan surat edaran penurunan tarif interkoneksi sebanyak 26 persen, namun kebijakan mendapat penolakan dari beberapa pihak, sehingga implementasi yang harusnya diberlakukan 1 September 2016 ditunda.

Noor Iza, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, mengatakan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) masih belum mendapatkan daftar penawaran interkoneksi (DPI) secara komplit dari operator.

Dengan begitu, operator diminta untuk memberlakukan tarif interkoneksi sesuai dengan acuan lama. Pasalnya, batas masa berlaku dari Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia hingga 1 September.

Jelas, hal ini membuat beberapa operator sedikit kecewa, terlebih para operator yang telah menyerahkan daftar penawaran interkoneksi (DPI). Bahkan, para operator yang telah menyerahkan DPI keukeuh untuk melanjutkan tarif baru penurunan interkoneksi.

Misalnya saja Indosat Ooredoo yang bersikukuh mengajukan perjanjian kerja sama (PKS) kepada operator yang sudah mengajukan DPI ke regulator. "Kami akan terus proceed membuat PKS dengan pihak-pihak yang sudah masukkan DPI," kata CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli kepada Okezone.

Ia melanjutkan bahwa sebagian besar operator telah memberikan DPI-nya masing-masing. Sayangnya, ada salah satu operator yang belum mengajukan dokumen tersebut "Yang lain sudah," tegasnya.

Tanggapan serupa juga dilayangkan oleh Wakil Direktur Hutchison 3 Indonesia, Danny Buldansyah. "Iya sudah mending yang sudah masukin bisa langsung implementasi, yang belum pakai yang lama aja," ujarnya.

Rasa kecewa juga dirasakan oleh XL atas tertundanya implementasi penurunan tarif interkoneski ini. Menurut XL, Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) seharusnya bisa mengumpulkan daftar penawaran interkoneksi (DPI) sesuai dengan masa akhir pengumpulan yakni pada 15 Agustus.

"Pada 2 Agustus operator punya deadline mengumpulkan DPI sampai 15 Agustus, tetapi BRTI masih belum mengumpulkan semuanya sampai tanggal tersebut sehingga keputusan dalam surat edaran (SE) belum bisa diterapkan," ujar Turina Farouq VP Corporate Communication XL Axiata.

Daftar penawaran interkoneksi (DPI) sendiri yakni tabel perincian mengenai penghitungan biaya dari setiap operator dalam menetapkan tarif baru sesuai dengan batas penawaran tertinggi dari pemerintah yakni sebesar Rp204.

Tertundanya penerapan tarif interkoneksi ini kuat dikabarkan karena ada dua operator yang belum mengajukan dokumen penawaran interkoneksi yakni Telkom dan Telkomsel.

"Telkomsel belum menyerahkan Dokumen Penawaran Interkoneksi sebagaimana yang disampaikan perwakilan Kementerian Kominfo melalui media karena belum mendapatkan jawaban tertulis perihal surat keberatan Telkomsel yang ditujukan kepada Menteri Telekomunikasi dan Informatika. Hal ini Telkomsel rasa perlu untuk menegakkan asas tata kelola pemerintah yang baik dan transparan," tambah Ririek Adriansyah, Dirut Telkomsel.

Interkoneksi dinilai memiliki manfaat menciptakan iklim persaingan sehat di kalangan operator telekomunikasi di Indonesia dan mendorong penyelenggaraan telekomunikasi untuk teknologi yang lebih efisien.

(din)

Baca Juga

Operator Seluler Jaga Kualitas Jaringan di Area Aksi Damai 212

Operator Seluler Jaga Kualitas Jaringan di Area Aksi Damai 212