Urusan interkoneksi, KPK &BPK Tak Perlu Ikut Campur

Urusan interkoneksi, KPK &BPK Tak Perlu Ikut Campur

Urusan Interkoneksi, KPK dan BPK Tak Perlu Ikut Campur

JAKARTA - Kekeruhan seputar tarif baru interkoneksi yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menuai beberapa tanggapan dari berbagai pihak termasuk pakar dan pemerhati telekomunikasi di Indonesia.

Sebagai komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) 2009 hingga 2015, Nonot Harsono menilai bahwa persoalan interkoneksi tak perlu dianggap rumit sampai dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya andai negara memilih sistem monopoli dalam menyediakan jaringan telekomunikasi, maka tidak akan ada keributan soal tarif interkoneksi karena yang ada hanya satu operator saja. Namun sebaliknya, negara memilih sistem persaingan antar-operator sehingga ada lebih dari satu operator yang beroperasi.

Dengan begitu agar pelanggan bisa terhubung satu sama lainnya, maka dibuatlah Undang-Undang Telekomunikasi yang mewajibkan adanya interkoneksi (Pasal 25 UU 36/1999), sehingga masyarakat bisa melakukan panggilan lintas operator atau disebut off-net.

"Tanpa interkoneksi masyarakat hanya bisa melakukan panggilan telefon on-net (dalam jaringan satu operator) dan tidak mungkin melakukan panggilan off-net (lintas operator). Sehingga masyarakat harus menjadi pelanggan semua operator," ungkap Nonot yang kini menjabat sebagai Chairman di Mastel Institute, Sabtu (3/9/2016).

Adapun soal keributan tarif interkoneksi, menurut Nonot jika trafik telefon ke operator lain sama dengan trafik yang diterima dari operator lain maka kedua operator tersebut sama-sama impas. Artinya biaya interkoneksi yang harus dibayar sama dengan yang diterimanya.

Namun pada umumya, lanjut Nonot, operator besar menerima trafik lebih besar karena jumlah pelanggannya lebih besar. Sehingga, ia bisa menerima pembayaran biaya interkoneksi lebih besar daripada operator kecil.

Sebaliknya, operator yang kecil harus membayar biaya interkoneksi yang lebih besar untuk sekedar menyambungkan pelanggannya yang sedang menelefon pelanggan ke operator lainnya.

(kem)

Baca Juga

Begini Skema Proyek Palapa Ring

Begini Skema Proyek Palapa Ring