Begini Skema Proyek Palapa Ring

Begini Skema Proyek Palapa Ring

(Foto: ANTARA)

JAKARTA - Sebagai bagian dari program nawacita Presiden Joko Widodo, penandatanganan kontrak proyek kerjasama Palapa Ring paket Barat, paket Tengah, dan paket Timur telah resmi dilakukan.

Baca selengkapnya: Menkominfo: 2019, Proyek Palapa Ring Direncanakan Rampung

Pembangunan tiga paket Palapa Ring secara rinci, sebaran Proyek Infrastruktur Palapa Ring antara lain: Paket Barat akan menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik sekira 1.980 km dan nilai kontrak selama 15 tahun sebesar Rp3,4 triliun.

Paket Tengah akan menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara (sampai dengan Kep. Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel serat optik sekira 2.647 km dan nilai kontrak selama 15 tahun sebesar Rp3,5 triliun.

Paket Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekira 8.454 km dan nilai kontrak selama 15 tahun sebesar Rp14 triliun.

Lantas bagaimana skema yang diterapkan pemerintah pada mega proyek milik pemerintah tersebut?

Seperti diberitakan Kominfo.go.id, Jumat (30/9/2016), Proyek Palapa Ring adalah salah satu upaya pemerintah membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung sistem telekomunikasi nasional.

Upaya untuk menghubungkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia itu merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik, khususnya sektor telekomunikasi. Upaya itu merupakan implementasi percepatan pelaksanaan Proyek Infrastruktur Strategis Prioritas Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

Proyek Palapa Ring yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) merupakan penerapan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema ini diprakarsai Kementerian Keuangan dengan sumber dana berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).

Skema availability payment sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 dan merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun badan usaha.

Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema itu, risiko permintaan (demand risk) ketersediaan layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kemkominfo.

Dengan pengambilan risiko tersebut, badan usaha mendapatkan pengembalian investasi jika berhasil memenuhi kriteria layanan sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama. Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin Pemerintah melalui PT PII.

Dengan penandatanganan Proyek Palapa Ring Paket Timur yang merupakan Paket terakhir setelah Paket Barat dan Tengah, maka Pemerintah akan membantu masyarakat Indonesia dalam pemerataan penyediaan akses broadband di seluruh Indonesia.

Kehadiran Palapa Ring juga akan memberikan peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di pelosok daerah, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lewat kegiatan ekonomi digital.

(kem)

Baca Juga

Operator Seluler Jaga Kualitas Jaringan di Area Aksi Damai 212

Operator Seluler Jaga Kualitas Jaringan di Area Aksi Damai 212