2 TAHUN JOKOWI-JK: Regulasi Facebook Cs Lindungi Pengguna Internet Indonesia

2 TAHUN JOKOWI-JK: Regulasi Facebook Cs Lindungi Pengguna Internet Indonesia

Menkominfo Rudiantara (Foto: Okezone)

JAKARTA – Dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah berusaha melindungi pengguna internet di Tanah Air dengan membuat regulasi. Salah satu regulasi tersebut yakni mengatur bisnis over-the-top (OTT) perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Selain itu, besarnya potensi pajak yang bisa didapat pemerintah dari bisnis over-the-top (OTT) perusahaan asing itu mendorong pemerintah untuk menciptakan aturan main. Regulasi yang mengatur pemain Over The Top (OTT) asing itu rencananya rilis pada tahun ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan, rilisnya peraturan menteri terkait bisnis OTT. Rudiantara mengatakan, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Aspek tersebut antara lain customer service, consumer data protection, dan level playing field.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Rudiantara atau yang biasa disapa Chief RA mengatakan bahwa peraturan mengenai perlindungan data pribadi itu telah siap. Chief RA juga menjelaskan terkait level playing field, yang dibagi menjadi dua, yakni hak dan kewajiban secara legal serta hak dan kewajiban secara fiskal.

Untuk hak dan kewajiban secara fiskal, Kominfo perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Sebelumnya Rudiantara mengungkapkan bahwa OTT harus berbentuk badan usaha tetap. Hal itu dimaksudkan agar perusahaan asing itu dapat membayar pajak.

Disebutkan, bentuk BUT ini bisa dalam tiga jenis yakni mendirikan perusahaan, joint venture, atau menggandeng operator lokal. Regulasi mengenai OTT asing akan membuat proteksi konsumen Indonesia lebih jelas aturannya. Hal ini dikarenakan kehadiran legal standing OTT asing di Indonesia akan membuat mereka (OTT) membangun customer service khusus di Indonesia.

Sebelumnya, Rancangan Peraturan Menteri (RPM) diuji publik mulai 29 April sampai dengan 12 Mei. Namun rancangan peraturan yang melibatkan perusahaan OTT Asing tersebut diperpanjang hingga 26 Mei.

Alasan diperpanjangnya masa uji publik tersebut diakui Menkominfo karena menimbang dari berbagai pihak yang masih menginginkan adanya perpanjang dan melihat kedua sisi keberadaan aplikasi sebagai hal positif dan negatif.

Sekadar informasi, tagihan pajak yang seharusnya dibayarkan salah satu perusahaan OTT asing atau online asing, Google ke pemerintah Indonesia tergolong fantastis. Dengan perolehan pendapatan dari Indonesia sebesar Rp6 triliun per tahun, seharusnya Google pusat membayar pajak hingga Rp500 miliar.

Besarnya potensi pajak dari perusahaan digital untuk mesin pencari (search engine) ini membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus berupaya agar mereka memenuhi kewajibannya di Indonesia.

(ahl)

Baca Juga

Ini Daftar Emoji yang Dipahami Google

Ini Daftar Emoji yang Dipahami Google