Operator Pemenang Lelang Diminta Patuhi Modern Licensing

Operator Pemenang Lelang Diminta Patuhi Modern Licensing

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Lelang frekuensi 2,1 GHz (3G) dan 2,3 GHz (4G) akan diikuti oleh empat operator existing di Tanah Air seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, dan Hutchison Three. Namun siapapun pemenangnya nanti, Ahmad Hanafi Rais, Wakil Komisi I DPR RI meminta operator untuk kembali patuh pada modern licensing.

Hal itu diungkap Hanafi saat menjadi pembicara di acara diskusi menyoal Lelang Frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz di Jakarta, Rabu (8/3/2017). Agar hal itu dapat terlaksana ia pun melibatkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk meminta komitmen dari pemenang lelang.

"Lelang frekuensi ini perlu juga dikaitkan dengan BRTI untuk meminta komitmen dari para calon atau pemenangnya untuk bisa betul-betul memberikan layanan sesuai dengan yang diusulkan sejak awal," ungkap Hanafi Rais.

Penagihan janji dirasa perlu karena berkaca dari perjanjian awal yang dilakukan dengan para operator yang ternyata menyimpang dari kesepakatan yang tercantum di dalam modern licensing. Oleh karena itu ia pun mengatakan bahwa pihaknya sempat membahas soal evaluasi modern licensing yang saat ini digunakan.

Modern licensing sendiri merupakan kebijakan lisensi penyelenggara telekomunikasi yang bertujuan untuk mendorong tersebarnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dengan aturan modern licensing (MOLI), proposal izin prinsip penyelenggaraan diwajibkan membuat rencana pembangunan lima tahunan. 

Kominfo sendiri sempat menyampaikan rencananya untuk mengubah kebijakan dalam modern licensing yang semula berdasarkan jumlah base transceiver station (BTS) menjadi pada jangkauan (coverage) dan kualitas pelayanan (quality of services).

Dengan demikian operator diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringannya untuk memberikan layanan telekomunikasi yang lebih luas dan baik kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, saat membuka acara seminar Indonesia Technology Forum di Balai Kartini, Jakarta, Kamis 19 Januari 2017.

"Kebijakan Kominfo nantinya tidak akan lagi ada pendekatan dari jumlah BTS. Jadi modern licensing-nya ke coverage dan quality of service," kata pria yang akrab disapa Chief RA tersebut.

"Masyarakat kan tidak memikirkan jumlah BTS berapa, yang penting bisa telefon, bisa SMS ada jaringannya, dan harganya berapa. Kita harus bekerja dari sudut pandang masyarakat," jelasnya.

(ahl)

Baca Juga

Pemerintah Gunakan Skema <i>Availability Payment</i> untuk Proyek Palapa Ring

Pemerintah Gunakan Skema Availability Payment untuk Proyek Palapa Ring