Menkominfo Tanggapi Santai Laporan Ombudsman RI

Menkominfo Tanggapi Santai Laporan Ombudsman RI

(Foto: Moch. Prima Fauzi/Okezone)

JAKARTA - Beredar kabar bahwa Ombudsman RI melaporkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan itu terkait pengabaian rekomendasi dari Ombudsman RI kepada Menkominfo soal pemberian izin pita frekuensi 2,3 GHz kepada PT Corbec Communication.

Namun mendengar hal itu, menteri yang akrab disapa Chief RA itu menanggapinya dengan santai. Menurutnya, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial. Artinya, putusan tersebut tak bisa diabaikan.

"Tidak apa-apa dilaporkan. Posisi Kominfo adalah melaksanakan amar putusan dari Mahkamah Agung (MA). Putusan MA mempunyai sifat eksekutorial, jadi kami dalam rangka melaksanakan putusan tersebut," ungkap Rudiantara di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Senin 22 Mei 2017.

"Kalau tidak dilaksanakan kami salah dong. Pemerintah taat hukum. Patokannya amar putusan. Nanti kalau tidak dilakukan, disalahkan lagi," imbuhnya.

Menurut Rudi, dalam putusan MA tak menyebutkan secara spesifik mengenai pemberian pita 2,3 atau 3,3 GHz. Putusan tersebut hanya menyatakan permintaan cakupan wilayah (coverage) dari tingkat regional ke nasional.

Adapun saat ditanya soal Peraturan Menteri (Permen) lelang pita frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz yang belum disahkan, ia mengatakan bahwa Permen tersebut akan rampung akhir Mei.

"Belum. Kan akhir bulan Mei. Tunggu saja bulan Mei ini, biarkan berproses dulu," kata Rudi.

(kem)

Baca Juga

Aturan Tarif Batas Bawah Layanan Data, Pengamat: Pengaturan Tarif Data Jangan Sampai Mengarah ke Kartel

Aturan Tarif Batas Bawah Layanan Data, Pengamat: Pengaturan Tarif Data Jangan Sampai Mengarah ke Kartel