Perpres Roadmap e-Commerce Disahkan, Pengamat: Kita Akan Jadi Negara E-Commerce Terbesar di ASEAN

Perpres Roadmap e-Commerce Disahkan, Pengamat: Kita Akan Jadi Negara E-Commerce Terbesar di ASEAN

(Foto: The Next Web)

JAKARTA - Roadmap e-Commerce atau yang dikenal sebagai peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (SPNBE) telah resmi diundangkan menjadi peraturan presiden (Perpres) pada 3 Agustus 2017 oleh Menkumham, Yasonna H. Laoly.

SPNBE 2017-2019 tersebut bakal menjadi kumpulan program pemerintah dalam mewujudkan ekonomi digital Indonesia senilai USD130 miliar pada 2020 dengan mendorong perdagangan ekonomi berbasis elektronik atau e-commerce.

Menurut pengamat ICT, Heru Sutadi, hal yang perlu ditekankan dari pengesahan Perpres tersebut ialah soal pelaksanaan serta ketegasan dari pemerintah, sebab kompetisi soal e-commerce dengan negara-negara lain di ASEAN cukup sengit.

Baca juga: Sah! Presiden Jokowi Resmikan Perpres Roadmap e-Commerce

"Masalahnya adalah dijalankan atau tidak? Kemudian kita juga butuh leadership. Pak Presiden harus secara jelas memberikan arahan akan ke mana dan strategi menuju ekonomi digital," kata Heru kepada Okezone, Kamis (10/8/2017).

"Sebab kan masih hanya proyeksi di atas kertas. Kita akan jadi negara e-commerce terbesar di ASEAN tapi kan negara lain juga bergerak. Sekarang posisi Indonesia saja dalam pemanfaatan TIK jauh di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand atau Vietnam," katanya menambahkan.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Heru juga mengingatkan perlunya peningkatan infrastruktur dan adanya edukasi kepada masyarakat. "Kalau meniru Alibaba perlu juga ada platform yang memasarkan produk UKM baik secara ritel maupun partai besar," imbuhnya.​

Dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional, sedikitnya ada 26 program yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pencapaian di 2020.

Sementara beberapa program yang dibahas di Kementerian Komunikasi dan Informatika ialah soal penyediaan alternatif pendanaan dan skema pembiayaan-hibah/subsidi melalui pemanfaatan dan USO (Universal Service Obligation) yang juga untuk ekonomi digital.

Selanjutnya ada pula peningkatan infrastruktur komunikasi (kecepatan internet, jaringan, dan keamanan), pengawasan dan peningkatan kesadaran publik terhadap kejahatan dunia maya, pengembangan model sistem pengawasan nasional dan transaksi e-commerce, serta memberikan kesadaran dan pendidikan bagi konsumen dan UKM.

Baca juga: Safe Harbor Policy Gugurkan Tanggung Jawab e-Commerce

​Sebelumnya pengesahan Perpres SPNBE 2017-2019 ini telah diinformasikan oleh Menkominfo Rudiantara dan disambut rasa syukur oleh pria yang akrab disapa Chief RA tersebut.

"Alhamdulillah sudah diundangkan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pencapaian ekonomi digital senilai USD130 miliar pada tahun 2020. Menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara," ungkap Rudiantara.

Pengesahan Perpres itu juga mendapatkan respons positif dari pengamat ICT, Teguh Prasetya, yang mengatakan bahwa dengan adanya SPNBE 2017-2019, Kementerian dapat memiliki arahan serta target.

"Tanggapannya positif. Dengan demikian Kementerian terkait diberikan target dan kewenangan masing-masing yang terkait dengan e-commerce," kata Teguh.

(kem)

Baca Juga

<i>Waduh</i>! Pasar PC Lesu, Lenovo Merugi Rp962 Miliar

Waduh! Pasar PC Lesu, Lenovo Merugi Rp962 Miliar