Share

Importir Ponsel Dukung Kebijakan Menkominfo ke RIM

Defanie Arianti, Jurnalis · Jum'at 14 Januari 2011 18:52 WIB
https: img.okezone.com content 2011 01 14 57 414115 ycZlBaJAYs.jpg Ketua Umum Aspiteg, Alie Cendawan (foto: Okezone/ Defanie)

JAKARTA - Ancaman Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring untuk mencabut izin usaha Research in Motion (RIM) mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Pengusaha dan Importir Telepon Genggam (Aspiteg) Indonesia.

Opini masyarakat seputar polemik izin usaha RIM di Indonesia memang masih terpecah. Namun bagi Aspiteg, ancaman Kemenkominfo terhadap perusahaan asal Kanada itu memang wajib dilakukan, demi kepentingan bangsa dan negara.

Dalam diskusi di EX Entertainment Center, Jumat (14/1/2011), Ketua Umum Aspiteg, Alie Cendrawan, mengungkapkan tuntutan Kemenkominfo terkait penyediaan server RIM di Indonesia akan membawa keuntungan besar bagi pemerintah, pelaku bisnis telekomunikasi, hingga user sendiri.

Pasalnya pembangunan server di Indonesia bukan hanya berdampak pada pengendalian konten berbahaya. Pada akhirnya pemerintah juga bisa mendapatkan pemasukan pajak yang sudah sewajarnya dibayarkan RIM.

"Jika server RIM ada di Indonesia maka RIM wajib mendirikan perusahaan, bukan sekedar kantor perwakilan seperti saat ini. Jika mereka mendirikan perusahaan, tentu harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Karena bisnis operasional ada di Indonesia, perusahaan wajib membayar pajak. Dari sana pendapatan pemerintah bisa mencapai triliunan per tahun," papar Alie.

"Bayangkan saja sekarang RIM bisa mendapatkan sekira Rp1,4 triliun per tahun dari operator. Itu dihitung dari charge USD7 per pelanggan, sementara sekarang pelanggan Blackberry sudah lebih dari dua juta," lanjutnya.

"Berarti keuntungan RIM besar sekali. Sedangkan operator yang bekerja keras mencari pelanggan, porsinya sedikit sekali," lanjut Alie.

Lebih lanjut Alie juga menggarisbawahi tuntutan Kemenkominfo untuk menyaring konten-konten yang tidak layak. Dan ini tidak hanya terbatas seputar pornografi.

"Pornografi itu hanya satu lingkup kecil karena konten-konten berbahaya juga mencakup data intelijen. Isu pornografi sebenarnya merupakan kendaraan bagi pemerintah agar tuntutan untuk penyaringan konten bisa terwujud karena pornografi kan sudah diatur secara jelas dalam undang-undang," tutur Alie.

Alie menambahkan, jika memang perlu, pemerintah bisa membekukan sementara sertifikasi Blackberry di Indonesia. Selain demi memberi tekanan lebih kepada RIM, hal ini juga diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja RIM.

"Intinya saya pribadi maupun pihak asosiasi, mendukung pemerintah, terutama Kemenkominfo dan Tifatul. Kami mengusulkan agar pemerintah membekukan sementara sertifikasi Blackberry hingga evaluasi terhadap kinerja RIM selesai dilakukan. Jika sudah terjadi kesepakatan, barulah izin itu bisa dilanjutkan," tandasnya.

(srn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini