Share

Keputusan Kominfo Soal WiMax Didesak Asing?

Susetyo Dwi Prihadi, Jurnalis · Rabu 24 Agustus 2011 17:44 WIB
https: img.okezone.com content 2011 08 24 54 495948 xEpwMpYKoM.jpg Ilustrasi (Foto: Dok okezone)

JAKARTA - Keputusan Kemenkominfo soal membebaskan teknolgi terbarukan untuk pita frekuensi radio 2.3 Ghz menuai gosip, kalau regulator didesak pihak-pihak tertentu. Benarkah?

"Penetapan pilihan tersebut tidak karena tekanan pihak-hak tertentu baik dalam negeri maupun luar negeri dan juga bukan karena Kementerian Kominfo memiliki kepentingan tertentu," tegas Kepala Humas dan Informasi Kemenkominfo Gatot S Dewbroto, melalui siaran persnya, Rabu (24/8/2011).

Ditambahkan oleh Gatot, keputusan ini semata-mata adalah untuk melaksanakan kebijakan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring agar penyelenggaraan BWA ini dapat tetap direalisasiksan bagi pemenuhan layanan internet dengan tarif yang murah dan pemenuhan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang proporsional dengan tetap mengacu padaa peraturan yang berlaku.

Untuk kelanjutan proses kebijakan ini maka Kementerian Komunikasi dan Informatika akan segera menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Netral Teknologi Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).

"Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tersebut akan dipublikasikan dalam satu dua hari ini. Kepada pihak manapun yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan substansi RPM ini diundang partisipasinya untuk menyampaikan tanggapannya secara terbuka," tambahnya.

Proses berikutnya setelah pemenuhan kewajiban komitmen antara pilihan Opsi 1 atau Opsi 2 adalah berupa pelaksanaan untuk mengikuti ULO (Uji Laik Operasi) dan setelah melalui proses ULO dan dinyatakan lulus, kemudian pengajuan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan.

Setelah izin penyelenggaraan disetujui maka kepada para penyelenggara BWA telah diizinkan untuk melakukan kegiatan komersial kepada para pelanggannya. Namun jika hanya masih memegang izin prinsip (yang kesemuanya ini akan berakhir pada sekitar tanggal 6 November 2011), maka dilarang untuk melakukan kegiatan komersial.

Keputusan ini sendiri ini artinya, penyelanggara dibebaskan untuk menggunakan teknologi standar 16.e. Walaupun awalnya Kominfo sudah ketok palu dengan hanya mengakui standar Wimax 802.16d.

(tyo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini