Share

Wikileaks Bocorkan Indosat Dilarang Ikut Tender BWA

Susetyo Dwi Prihadi, Jurnalis · Selasa 06 September 2011 12:36 WIB
https: img.okezone.com content 2011 09 06 54 499299 7jvILEAlRX.jpg Ilustrasi (Foto: Dok okezone)

JAKARTA - Setelah Wikileaks membongkar kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) mengenai agenda lelang tender frekuensi 2,3Ghz, masih dalam surat yang sama Kedubes AS juga merilis perusahaan yang dilarang mengikuti tender BWA tersebut.

Dalam isi beritanya, Kedubes AS menyebutkan perusahaan asing tidak boleh mengikuti proses lelang di frekuensi tersebut. Ini artinya hanya perusahaan atau anak perusahaan mereka yang mayoritas milik Indonesia yang mampu bersaing sesuai UU Investasi 2007.

"Perusahaan-perusahaan AS tidak akan dapat berpartisipasi dalam lelang kecuali mereka bermitra dengan perusahaan lokal untuk membuat anak perusahaan yang mayoritas milik Indonesia," tulis kawat diplomatik dengan nomor referensi 09JAKARTA745, yang okezone kutip dari situsnya, Selasa (6/9/2011).

Lebih lanjut, kawat diplomatik yang bersubjek 'First Broadband Frequency 'open' Auction in Indonesia ' (lelang pertama frekuensi broadband di Indonesia), justru melarang penyelenggara telekomunikasi Indosat untuk mengikuti proses lelang BWA ini.

"Menariknya, kata pejabat DEPKOMINFO. Indosat tidak dapat bersaing karena mereka mayoritas dimiliki perusahaan Qatar (Qatar Telecom (Qtel)-red). (Namun) Pejabat itu menambahkan bahwa mayorita milik anak perusahaan Indosat masih bisa berpartisipasi dalam lelang," tulisnya lagi.

Sekadar diketahui, anak perusahaan Indosat yaituย  Indosat Mega Media (IM2) berhasil memenangkan tender broadband wireless access (BWA) untuk satu blok di zona 5 Jawa Barat.

Namun dalam perjalannya, Indosat yang sesuai Keputusan Menteri dilarang untuk mengikuti lelang tender BWA, justu bisa lolos mengikuti tender BWA ini. Induk dan anak perusahaan tersebut akan menggabungkan frekuensi BWA yang baru dan layanan 3G nasional yang sudah ada.

Hal ini sempat mendapat protes dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), namun akhirnya kasus ini pun menguap begitu saja.

(tyo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini