KPI Minta Menkominfo Buat Aturan Soal TV Digital

Angkasa Yudhistira, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2013 16:58 WIB
https: img.okezone.com content 2013 06 25 55 827436 EqezQwcG4E.jpg ilustrasi

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) konsisten menjalankan digitalisasi penyiaran khususnya televisi digital.

Mereka mendesak Menkominfo Tifatul Sembiring segera membuat Peraturan Menteri Kominfo tentang TV digital. Ketua KPI DKI, Hamdani Masil mengatakan, pihaknya masih menunggu peraturan menteri yang mengatur TV digital.

“Pak Menteri Tifatul bilang walau sudah ada putusan MA, TV digital tetap terus berjalan. Tetapi sampai saat ini belum dikeluarkan Peraturan Menteri-nya.  Ini sangat meresahkan kita yang dalam posisi menunggu, mau bergerak mentok di aturan,” kata Masil, Senin (24/6/2013).

Masil mengatakan, sejak dikeluarkannya amar putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) untuk meninjau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan TV Digital, hingga saat ini tidak ada Peraturan Mentri yang mengatur masalah tersebut.

Sehingga program migrasi dari TV analog ke digital terancam gagal. Menurutnya pada zona Jakarta setidaknya ada lima puluhan pemohon TV Digital, dan sebagian sudah proses, dan sebagian lagi akan diproses selanjutnya.

“Kebanyakan pemohon adalah televisi yang sudah ada, seperti Trans TV, Metro TV, SCTV, TV ONE, BSTV dan TVRI. Berikanlah mereka uji coba siaran digital, karena mereka sudah investasi besar,” ujarnya. 

Dijelaskan Masil, selama ini TV di Tanah Air masih menggunakan teknologi analog, satu frekuensi hanya bisa menampung satu kanal (saluran). Jika sudah bermigrasi ke TV digital maka satu kanal bisa menampung 12 stasiun TV, sehingga makin banyak peluang untuk siaran.

”Jadi orang mau buat TV sekarang tak perlu bangun jaringan lagi, tak perlu bangun tower yang tinggi-tinggi lagi,” ujarnya.

Menurutnya, banyak perusahaan yang sudah mengajukan permohonan izin TV jadi terhambat. ”Padahal September seharusnya sudah bisa dilakukan investasi. Tiba-tiba ada putusan MA, kita tidak tahu isinya apa ada perubahan di pasal, atau perubahan semua, masa pemerintah (Menkominfo) tidak bisa memiliki salinan putusan MA,” terangnya.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini