Nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembajakan Siaran TV Juga Rugikan Pemerintah

Arpan Rachman, Jurnalis · Selasa 27 Agustus 2013 14:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2013 08 27 55 856188 dKcd42rAFS.jpg ilustrasi

MAKASSAR – Kasus televisi berlangganan ilegal sedang dalam pengawasan serius APMI (Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia). Bekerja sama dengan unit Bareskrim Polda Sulawesi Selatan, APMI siap menindak sejumlah operator televisi ilegal di Sulsel.

 

Dari delapan wilayah yang diawasi ketat oleh APMI dan aparat Polri, termasuk Manado dan Makassar. Di antaranya, lima kasus di dua kota itu sementara ini dalam perkembangan dan penindakan secara hukum.

 

“Monitoring dan investigasi dilakukan melalui penelusuran di lapangan dan informasi yang disampaikan berdasarkan pengaduan beberapa operator TV berlangganan resmi. Penanganan lebih serius perlu dilakukan APMI dan Polri,” ujar Suroso, Head of Anti Piracy APMI kepada Okezone di Makassar, Selasa (27/8/2013).

 

Diutarakan, ratusan ribu pelanggan disinyalir menggunakan jasa operator TV berlangganan ilegal yang membajak siaran dengan meredistribusi tayangan dari operator TV berlangganan resmi. Sindikasi jaringan pembajakan melibatkan pengusaha besar dan pengusaha kecil di berbagai daerah.

 

“Tindakan hukum perlu diambil demi menyelamatkan industri ini. Karena soalnya bukan hanya menyangkut perusahaan TV berbayar saja, melainkan meliputi banyak aspek,” tanggap Handiomono, Legal Koordinator APMI.

 

Handiomono menyatakan, persoalan pembajakan siaran bukan hanya merugikan Channel Provider yang memiliki Channel Premium. Namun juga pihak-pihak lain, termasuk pemerintah.

 

“Pemerintah dirugikan dalam pembayaran pajak serta dalam hal memenuhi kewajiban ke pihak Provider,” tambah Handiomono. 

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini