KPI Nilai Televisi Berlangganan Masih Banyak Problem

Ramadhan Aditya, Jurnalis · Selasa 17 September 2013 12:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2013 09 17 54 867250 uJ3ThUUMgH.jpg ilustrasi

JAKARTA - Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) atau biasa disebut televisi berlangganan dinilai masih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Terkait hal ini,  anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Danang Sangga Buwana  mengakui adanya problematika yang melingkupi televisi berbayar ini.

“Kami menilai bahwa LPB kini masih mengidap banyak masalah yang harus diselesaikan, baik di tingkat internal yang menyangkut infrastruktur dan perizinan, isi siaran maupun pada aspek persaingan usahanya,” kata Danang Sangga Buwana yang juga menjadi penanggungjawab Diskusi Publik LPB kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/9/2013).

 

Nah, melihat maraknya kasus itu, KPI Pusat mengadakan Diskusi Publik bertema Quo Vadis LPB di Indonesia, yang bertujuan mengurai masalah yang mengitari televisi berbayar ini dan sekaligus mencari solusi alternatif mengatasinya.

Diskusi publik yang digelar di Mercure Convention Center Hotel, Taman Impian Jaya Ancol, Selasa  (17/9/2013) ini, menghadirkan narasumber dari beragam elemen diantaranya, Agnes Widiyanti (Direktur Penyiaran kemenkominfo), Agung Sahidi (Operaetion Direktor Telkomvision), Muharzi Hazril (Head of Regulatory Affair and Corporate Support Sky Vision), dan Azimah Subagijo (KPI Pusat). Diskusi juga diawali dengan Keynote Speaker oleh Mahfudz Siddiq Ketua Komisi I DPR RI.

Danang menggarisbawahi dua permasalahan yang diidap oleh televisi berbayar. Pertama, problematika di domain infrastruktur. Banyaknya televisi berlangganan ilegal yang kini beredar di Indonesia menjadi kendala serius LPB yang harus dijawab.

Menggarisbawahi data dari Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI), terdapat lebih dari 2.000 TV berlangganan di Indonesia ilegal. Pada saat bersamaan, problem LPB pada aspek infrastruktur dan perizinan terjadi karena hal ini berkaitan dengan problematika sistem penyiaran satelit yang kini masih dalam dilema hukum.

Masalah kedua ada pada aspek isi siaran. Secara yuridis, ketentuan isi siaran bagi televisi berlangganan ditegaskan pada UU No. 32/2002 Pasal 26 ayat 2 poin a menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus: melakukan sensor internal terhadap isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan.

“Namun secara faktual, sensor internal disinyalir belum memenuhi standar, mengingat beragam program siarannya sarat dengan nuansa kekerasan dan seksualitas,” tegas Danang Sangga Buwana.

Fakta ini, menurut Danang, menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi KPI. Karena KPI belum memuat mekanisme teguran terhadap LPB. Padahal sebagaimana pedoman pada isi siaran, LPB juga berkewajiban mematuhi standar dan prosedur isi siaran yang ada pada Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Pasal 18 dan Pasal 23.

“Karena itu, diskusi publik ini nantinya diharapkan menjadi pintu masuk untuk pembenahan televisi berlangganan, karena acara ini akan kami follow up dengan FGD untuk merumuskan konsep pengaturan televisi berbayar ini oleh KPI Pusat,” pungkas Danang Sangga Buwana.

(amr)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini