Pulau Bangka Paling Potensial Bangun PLTN

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Kamis 20 Maret 2014 13:48 WIB
https: img.okezone.com content 2014 03 20 56 958094 dviccAxJR2.jpg Rencana proyek pembangunan PLTN oleh Batan (foto: Amril/Okezone)

JAKARTA - Teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diakui memberikan energi besar dan efektif serta ramah lingkungan. Namun mengapa PLTN belum juga berdiri, padahal program pembangunan ini sudah direncanakan sejak 1985.

Menanggapi hal ini, Yarianto Sugeng Budi Susilo, Kepala Pusat Sistem Energi Nuklir Batan mengatakan, pihaknya sudah berusaha membuat riset dan studi yang dibantu oleh konsultan Jepang. Studi ini dilakukan pada 1991-1996 di Semenanjung Muria.

"(Studi) yang terakhir di pulau Bangka (2011-2013), dua site, Bangka Barat  dan Selatan. Studi kelayakan harus kita dedikasikan, kita pelajari, menunjukkan bahwa PLTN aman untuk dibangun," tuturnya kepada wartawan di kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Menurutnya, di Pulau Bangka sangat layak dan berpotensi karena di situ ada kriteria yang sudah memenuhi dari peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Kriteria ini termasuk tingkat kegempaan yang rendah (low frequency).

"Ini sudah dilakukan penyelidikan, subduksi, kita analisis sampai radius ratusan meter. (Terkait bahaya) tsunami, kita pilih lokasi (aman) karena terhalang (oleh pulau), sehingga impact tsunami tidak akan besar," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, tim sudah mengukur dengan simulasi apabila terjadi letusan Krakatau. Area tapak ini juga diyakini aman dari abu vulkanik dalam radius ratusan kilometer.

Survei Dukungan Masyarakat

Muria dan Bangka acceptable. Lebih bagus di mana? Bangka lebih baik untuk tapak PLTN. Batan juga sudah survei sejak 2010 sampai 2013. 2010 penerimaan masyarakat cukup tinggi yakni 59 persen. "2011 ada kecelakaan Fukushima, terjadi penurunan dan 2012 kembali naik menjadi 52 persen," terang Yarianto.

Kenapa PLTN belum juga dibangun? Menjawab pertanyaan ini, Yarianto mengatakan bahwa PLTN perlu diputuskan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden beserta Kementerian yang membawahi energi, yakni ESDM. "Batan beri rekomendasi kepada pemerintah, perlu waktu, (membangun itu) kira-kira butuh 8 tahun sejak diputuskan," pungkasnya.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini