Butuh Rp1,6 Triliun Bangun PLTN di Indonesia

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Kamis 21 Agustus 2014 16:01 WIB
https: img.okezone.com content 2014 08 21 56 1027909 N2YehB1tcc.jpg Butuh Rp1,6 Triliun Bangun PLTN di Indonesia (Foto: Ahmad Luthfi/Okezone)

JAKARTA - Realisasi program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia masih harus menunggu dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Djarot Sulistio Wisnubroto, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengatakan biaya pengembangan hingga PLTN siap  beroperasi mencapai Rp1,6 triliun.

Untuk itu, Batan telah menyiapkan berbagai studi kelayakan, termasuk menyambut positif kunjungan pihak IAEA (International Atomic Energy) pada hari ini, Kamis (21/8/2014). "Kita mengumpulkan informasi. Dokumen untuk bisa mengimplementasi fasilitas program (PLTN). Kita siapkan join program, untuk membantu implementasi program (Batan). Kita bisa kontribusi pada program Batan. Kita bisa undang ahli dari luar, tidak hanya (dukungan) teknis tetapi juga aspek non-teknis," jelas  Alexander Bychkov, Deputy Director General (DDG) Nuclear Energy IAEA di Jakarta.

Pihak IAEA juga bisa mendukung untuk sumber daya manusia dan membuat rekomendasi untuk realisasi program nuklir ramah lingkungan di Indonesia. IAEA mendorong program Batan dan membuat penilaian (assessment) terkait program nuklir di Indonesia.

Menurut Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten, Khoirul Huda, IAEA berfungsi sebagai watchdogs (pengawas) untuk cakupan internasional. "Bapeten juga watchdog, kalau IAEA itu mengawasi dari satu aspek, bapeten tiga aspek. Aspek ini antara lain keselamatan, kemudian yang kedua, aspek keamanan nukloi dan ketiga, safe guard. Aspek safe guard ini mengawal, agar bahan nuklir tidak disalahgunakan," kata Khoirul.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya perlu mengingatkan mengenai dampak terhadap masyarakat, lingkungan dan menjaga image nuklir itu tetap aman.

Kepala Batan,  Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, 1 gram uranium (bahan baku nuklir) setara dengan 3 ton batubara. Menggunakan PLTN, artinya pemerintah akan dapat menerapkan efisiensi energi untuk jangka panjang.

"Nuklir kecil dalam mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Dari modal awal, bisa dua atau tiga kali dibandingkan energi lain. Tapi dari sisi operasional cost, kompetitif," kata Djarot. Ia mengatakan, efisiensi ini yang harus dipertimbangkan, serta mendukung program menurunkan emisi gas buang 26 persen pada 2020 yang dicanangkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Djarot mengungkapkan, sejak 2010, ada sosialisasi kepada masyarakat Indonesia. "Ada survei, hampir 60 persen (masyarakat Indonesia) pro nuklir. Namun turun menjadi 35 persen pada saat bencana Fukusima (2011), sedangkan pada 2013, (kenaikan) 60,4 persen menyatakan pro nuklir," tutur Djarot.

Ditanya mengenai apa yang akan dilakukan Batan selanjutnya apabila pemerintah baru tidak juga mendukung program PLTN. "Batan memiliki dukungan untuk penelitian varietas padi unggul, eksplorasi minyak gas, menetapkan posisi sumber panas bumi," terang Djarot.

Ia mengatakan, dapat dukungan atau tidak dari pemerintah untuk pembangunan PLTN dengan area seluas 4 hektar, Batan tetap berdiri. "Tantangan, (misalkan) PLTN sekarang diputuskan, tidak bisa PLTN itu besok jadi, butuh 8-10 tahun. Lintas rezim, Siapa presidennya. Itu tantangannya," pungkasnya.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini