APJII Layangkan Surat Permintaan Fatwa MA

Jum'at 26 September 2014, 17:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 09 26 55 1044943 J83X0VMD5l.jpg APJII Layangkan Surat Permintaan Fatwa MA

JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah resmi meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui surat nomor 142/APJII-MA/IX/2014. Surat yang ditandatangani Ketua Umum APJII Semual A Pangerapan tersebut dikirim melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) selaku lembaga yang secara yuridis berkompeten dan lembaga yang memberikan izin ISP (internet service provider/penyedia jasa internet).

Surat tersebut menjadi surat terakhir dari APJII ke Kemkominfo menjelang ditinggal oleh menteri Tifatul Sembiring yang pekan depan Tifatul sudah akan dilantik menjadi anggota DPR dari PKS untuk jabatan 2014-2019. Tujuan dilayangkannya surat tersebut, adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para ISP anggota APJII agar dalam menjalankan usahanya legal.

Sebab, selama ini model bisnis yang dilakukan oleh ISP sesuai dengan amanat Undang-undang no. 36 tahun 1999, terutama pasal 9 adalah dengan cara kerjasama antara perusahaan Penyedia Jasa Layanan Internet yang memakai jaringan dari perusahaan Penyelengga Jaringan.

Latar belakang dilayangkannya surat permintaan fatwa MA itu terkait dengan vonis MA yang menolak kasasi Indar Atmanto sehingga harus menjalani hukuman penjara di LP Sukamiskin seperti tertuang dalam petikan putusan MA No. 905/TU/2014/787 K/PID.SUS/2014. Kesalahan yang dituduhkan adalah karena IM2 melakukan kerjasama penggunaan jaringan Indosat oleh IM2.

Dalam persepsi anggota APJII secara tidak langsung ataupun langsung mengancam industri telekomunikasi karena skema bisnis yang dilakukan oleh Indosat dan IM2, juga dilakukan oleh sebagian besar anggota APJII. Sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum pada anggota. Upaya yang dilakukan APJII ini agar dalam menjalankan usaha legal sehingga tidak harus menghentikan layanan kepada masyarakat yang berakibat matinya layanan internet Indonesia.

Upaya APJII tersebut juga sudah disepakati oleh Kominfo melalui Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kalamullah Ramli dan komisioner BRTI Nonot Harsono dalam pertemuan di kantor Kominfo.

Menurut Muli (panggilan Kalamullah), posisi Kominfo dalam kasus Indar ini adalah sama dengan APJII. Begitu juga posisi BRTI.

“Sejak awal Pak Menteri Tifatul sudah sampaikan tidak ada pelanggaran sama sekali oleh IM2,” kata Muli. Bahkan Nonot sebagai regulator sudah berbicara di berbagai forum tidak ada yang salah. Dia sampai membuat buku, berbagai kajian literer, dan menulis di banyak media mengenai ini. Tapi, menurut Nonot memang dari pihak kejaksaan dan hakim sudah dari awal berpikiran “praduga pasti bersalah.”

Nonot menjelaskan, pihaknya juga melihat aneh karena dalam putusan juga disampaikan semestinya ISP juga punya izin penyelenggara jaringan. “Ini kan aneh. Penyedia jasa kok harus punya jaringan,” kata Nonot.

Ditambahkan, saat ini juga Kominfo mengadakan izin TV berjaringan dimana frequensinya akan dibagi untuk 6 broadcaster. “Nanti keenam-enamnya jadi kudu bayar,” tambahnya sambil geleng-geleng kepala.

Selain gerakan legal, APJII dan komunitas Internet Indonesia dimotori Onno W. Purbo melakukan petisi online melalui www.change.org. Sejak dimulai dua hari, petisi dengan judul “Berikan Kepastian Hukum kepada ISP & Bebaskan Indar Atmanto” itu sampai dengan Jumat sore sudah mencapai sekitar 10.000 penandatangan.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini