Kasus Videotron Porno Tunjukkan Lemahnya Keamanan Siber Pemerintah

Aditya Gema Pratomo, Jurnalis · Rabu 05 Oktober 2016 18:57 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 10 05 207 1507069 kasus-videotron-porno-tunjukkan-lemahnya-keamanan-siber-pemerintah-PDeybovocV.jpg (foto: Twitter)

JAKARTA – Kasus penayangan video porno di videotron kawasan Jakarta Selatan mengejutkan semua pihak. Pasalnya, konten videotron tersebut seharusnya tidak bisa diakses sembarang orang.

pengamat keamanan siber, Pratama D Persadha, mengatakan kasus ini menunjukkan lemahnya pengamanan siber di kalangan instansi pemerintahan. Padahal, tak menutup kemungkinan jika para peretas mencuri informasi vital.

"Untuk kasus videotron sebenarnya bisa dicegah kalau jaringan dan sistem sekuriti di videotron diamankan. Misalnya harus ada firewall, intrusion detection system (IDS), intrusions prevention system (IPS), pengaturan password yang kuat dan membatasi remote akses terhadap sistem videotron dari luar," terangnya.

Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengamanan yang diterapkan pengelola videotron. Pasalnya, banyak aplikasi cracking password yang beredar di pasaran. "Ini kan awalnya digunakan system remote supaya pemilik/pemakai videotron tidak perlu datang ke lokasi fisik setiap mau mengganti konten iklan videonya.”

“Ini yang cukup membahayakan kalau kita kurang aware untuk mengamankan sistem. Banyak metode yang bisa digunakan untuk melakukan cracking password, antara lain Brute Force Attacks. Password yang lemah bisa dibuka dalam waktu beberapa detik saja," lanjutnya.

Peran Kominfo

Selain masalah sistem keamanan yang lemah, Pratama juga menyoroti kegagalan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir akses situs porno. Terbukti dengan tayangan film porno yang dimainkan secara web streaming secara lancar.

"Sebenarnya ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, pengakses yang tidak bertanggung jawab ini menggunakan sistem proxy untuk mem-bypass filtering provider. Kedua, database situs-situs yang perlu diblok tidak ter-update dengan benar oleh Kominfo," ujarnya.

Ia berharap agar pemerintah dapat bekerja sama dengan banyak pihak untuk memblokir situs-situs porno yang masih beredar di internet hingga saat ini.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini