Perusahaan Teknologi Asing Harus Bangun Server di Indonesia

Arsan Mailanto, Jurnalis · Jum'at 07 Oktober 2016 14:42 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 10 07 207 1508740 perusahaan-teknologi-asing-harus-bangun-server-di-indonesia-UeZag4OcFe.jpg Ilustrasi (Foto: Arstechnica)

JAKARTA - Kenyamanan dan kemudahan yang disajikan oleh internet dan teknologi informasi di era digital saat ini semakin mengundang terjadinya tindakan kejahatan di dunia maya (siber). Kejahatan di dunia maya dikenal sebagai cyber crimes oleh para pelaku Anonymous (hacker).

Melihat kondisi dunia maya saat ini, apakah sistem keamanan yang ada di Indonesia terbilang aman. Mengingat banyaknya kasus pencurian data yang diretas para hacker di seluruh dunia.

Pengamat Keamanan, Pratama D. Persadha mengungkapkan, perusahaan teknologi dunia di Amerika Serikat (AS) berusaha menjaga privasi mereka dari upaya mata-mata negara. "Di sana perusahaan teknologi berani melawan FBI dan lain-lain, seperti halnya kasus buka data iPhone milik terduga teroris San Bernardino," ungkap Pratama.

Lalu ketika ditanya mengenai pengawasan data di Indonesia, apakah penegak hukum Indonesia berani untuk mengakses data ke perusahaan teknologi dunia?

"Sebenarnya belum bisa dipastikan raksasa teknologi di AS, sepenuhnya berani melawan perintah membuka akses bagi aparat pemerintah. Sepanjang yang kita tahu itu baru statement saja, Yahoo! akhirnya juga ketahuan memberikan akses pada pemerintah," ujarnya ketika dihubungi tim Okezone, Kamis (6/10/2016).

Dia mengungkapkan, FBI tanpa diperintah malah mengumbar data privasi nomor pelanggan untuk kepentingan advertorial, ini juga sama berbahayanya. Dalam kasus iPhone yang ditangani FBI sendiri sebenarnya bukanlah hal yang signifikan, bahkan akhirnya FBI berhasil membuka dengan bantuan orang yang ahli.

"Terkait hal serupa di Tanah Air sebenarnya juga bisa. Namun, kita di Indonesia tidak sekejam di AS yang melalui pemerintah lewat UU Foreign Surveillance Act berupaya seperti memata-matai rakyatnya," papar pria yang menjabat sebagai Chairman & Founder Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) tersebut.

"Sejauh yang ada aparat kita membutuhkan surat peringah pengadilan untuk melakukan penyadapan maupun meminta data dari perusahaan teknologi. Pada beberapa kasus korupsi misalnya KPK bisa meminta track record percakapan lewat BBM," sambungnya.

Walau begitu, kata Pratama upaya seperti melakukan permintaan membuka data milik perusahaan teknologi sangat sulit dilakukan di Tanah Air. Selain faktor UU, sebagian besar raksasa teknologi dunia praktis tidak membangun server di Indonesia, sehingga akan sulit secara hukum dan kewenangan.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini