Regulasi Tarif Interkoneksi di Indonesia Tak Bisa Akomodasi Tren

Aditya Gema Pratomo, Jurnalis · Rabu 21 Desember 2016, 19:43 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 12 21 54 1572613 regulasi-tarif-interkoneksi-di-indonesia-tak-bisa-akomodasi-tren-HNkCJIMQ8O.jpg Regulasi Tarif Interkoneksi di Indonesia Tak Bisa Akomodasi Tren (Foto: Aditya Gema/okezone)

JAKARTA - Dinamika industri telekomunikasi yang pesat, membuat peran regulator di sektor ini sangatlah penting. Sayangnya, hubungan antar-operator telekomunikasi tidak selalu berjalan dengan mulus.

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, mengatakan, regulasi di Indonesia belum mampu mengakomodir kepentingan semua stakeholder telekomunikasi, sebab dinamika sektor tersebut sangatlah dinamis.

"Industri telekomunikasi itu sangat dinamis. Persoalannya, regulasi yang berlaku tidak bisa mengakomodasi tren yang ada," ujarnya di acara Refleksi Akhir Tahun Industri Telekmonunikasi di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Mengenai tarif interkoneksi yang sempat menimbulkan polemik beberapa waktu lalu, Agus mengatakan bahwa hal tersebut sudah seharusnya menjadi kewajiban para operator. Oleh karena itu, tarif interkoneksi tidak sepatutnya dijadikan sumber pendapatan.

"Tidak elok rasanya, jika ada perusahaan yang protes karena pendapatannya berkurang. Tarif interkoneksi yang adil sudah menjadi kewajiban operator," lanjutnya.

Untuk persoalan networ sharing, Arif mengatakan bahwa kemitraan antar operator dapat bermanfaat untuk menurunkan CAPEX dan OPEX perusahaan. Dengan demikian, Agus melihat tidak ada yag dirugikan dari kebijakan tersebut.

"Untuk itu, revisi Peraturan Pemerintah (PP) 52 dan 52 tahun 2000 harus segera diselesaikan," lanjutnya.

Ia berharap, agar hubungan antar-operator di Indonesia dapat berkembang ke arah lebih baik di masa depan. Sebab, hubungan yang baik dapat turut membantu impian Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di ASEAN.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini