Masyarakat Masih 'Mimpi' Layanan Murah Tarif Interkoneksi

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Kamis 29 Desember 2016, 18:05 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 12 29 54 1578681 masyarakat-masih-mimpi-layanan-murah-tarif-interkoneksi-jWHCPUBY3e.jpg Ilustrasi BTS (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginginkan persaingan yang lebih sehat dalam industri telekomunikasi, salah satunya dengan menurunkan biaya interkoneksi. Meski demikian, masyarakat masih bermimpi untuk mendapatkan layanan murah karena adanya penundaan penurunan tarif interkoneksi hingga beberapa bulan ke depan.

Biaya interkoneksi didefinisikan sebagai komponen biaya yang dikeluarkan operator untuk panggilan lintas jaringan (off-net). Selain itu, penurunan tarif interkoneksi juga bertujuan untuk memberikan layanan telekomunikasi yang lebih murah untuk masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran mengenai Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016 pada 2 Agustus 2016. Surat Edaran No 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia, memastikan biaya interkoneksi diturunkan dari Rp250/menit menjadi Rp204/menit.

Menurut Noor Iza, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), semakin diminatinya layanan OTT (over the top) di masyarakat memerlukan perhitungan biaya interkoneksi voice, SMS, dan MMS yang lebih teliti.

Untuk itu, tarif interkoneksi dinilai urgen untuk segera diterapkan. Sebab, banyak manfaat yang akan diperoleh terkait perubahan tarif interkoneksi ini, seperti mendorong penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan teknologi yang lebih efisien melalui percepatan migrasi teknologi 2G ke 3G/4G (penetrasi broadband) serta mendorong agar tarif off-net rasionya tidak terlalu jauh dengan tarif on-net, sehingga menekan churn rate (tingkat pindah layanan) untuk efisiensi sumber daya.

Kemudian, penerapan biaya interkoneksi juga diperlukan guna mendorong peningkatan trafik panggilan off-net, sehingga diharapkan tercipta keseimbangan di antara panggilan off-net dan on-net.

Tidak hanya kalangan operator, Noor Iza juga menjelaskan bahwa masyarakat juga dapat merasakan dampak positifnya, yakni memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui keterjangkauan tarif dan kualitas layanan.

Terjadi Penentangan Operator

Penurunan tarif interkoneksi sebesar 26% dianggap tepat oleh beberapa operator. Sejatinya, tarif interkoneksi baru akan mulai diimplementasikan pada 1 September 2016, namun penerapan ini pun harus mengalami penundaan.

Ada 18 skenario panggilan yang tarif interkoneksinya diturunkan sebesar 26%. Untuk biaya interkoneksi baru kali ini, terdapat penurunan signifikan yakni dari Rp250 menjadi Rp204 per menit.

Penurunan tarif interkoneksi ini mendapat penentangan dari operator Telkomsel. Sebagai operator incumbent, perusahaan lebih condong ke metode asimetris terkait penghitungan tarif interkoneksi.

Sekadar informasi, coverage gap antaroperator telekomunikasi di Indonesia masih sangat tajam. Data menunjukkan bahwa total BTS yang sudah dioperasikan oleh operator telekomunikasi di Indonesia baru sebanyak 249 ribu BTS, di antaranya dimiliki Telkomsel sekira 46,6%, XL 23,7%, Indosat 21,3%, dan Smart 6,02 %.

Perwakilan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Jhoni Siswadi, turut memberikan pendapatnya soal penerapan tarif interkoneksi tersebut. Menurutnya, interkoneksi yang akan diterapkan seharusnya dilakukan secara asimetris.

Menurutnya, dengan asimetris akan terjadi keadilan dan kesetaraan dari perspektif hukum karena operator yang memiliki jaringan luas dan memakan biaya lebih tinggi memiliki biaya interkoneksi yang lebih tinggi.

Penerapan Tarif Interkoneksi Ditunda

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memutuskan bahwa penurunan tarif interkoneksi tertunda selama tiga bulan ke depan. Keputusan ini tertuang dalam Surat Nomor S-1668/M.KOMINFO/PI.02.04/11/2016 yang dimulai pada 2 November 2016.

Surat keputusan ini membahas Penyampaian Penetapan Perubahan DPI Milik PT Telkom, Tbk dan PT Telkomsel Tahun 2016 dan Implementasi Biaya Interkoneksi.

Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Noor Iza, menuliskan dalam keterangannya bahwa surat tersebut ditujukan kepada Direktur Utama Telkom, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Hutchison 3 Indonesia, Smart Telecom, Smartfren Telecom, Sampoerna Telekomunikasi, dan Batam Bintan Telekomunikasi.

Kominfo melanjutkan bahwa besaran tarif interkoneksi 2014 akan tetap diimplementasikan sampai ditetapkannya besaran biaya interkoneksi berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator independen.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini