Pembentukan Badan Siber Nasional Jangan Hanya Urusi Hoax

Aditya Gema Pratomo, Jurnalis · Senin 16 Januari 2017 11:43 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 01 16 207 1592453 pembentukan-badan-siber-nasional-jangan-hanya-urusi-hoax-VthCjmpbHk.jpg (foto: CiSSReC)

JAKARTA - Maraknya peredaran konten hoax di media sosial dan internet, membuat pemerintah bergerak cepat. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membentuk Badan Siber Nasional (BSN) dalam rangka menciptakan ekosistem sehat di ranah internet.

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, dalam keterangannya kepada Okezone, Senin (16/1/2016), mengatakan bahwa tugas BSN tidak sekadar memerangi peredaran konten hoax.

“Penting untuk disosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat bahwa BSN bertugas melindungi segenap masyarakat di dunia maya, termasuk dari konten hoax. Jangan sampai masyarakat berpikir BSN ini hanya dibuat untuk menghadapi hoax,” jelasnya.

Pratama melanjutkan, fungsi BSN terdiri dari empat fungsi utama. Pertama adalah fungsi proteksi dan deteksi serangan dini. Pasalnya, sampai saat ini belum ada lembaga yang berfungsi mengetahui serangan siber secara dini. Selain itu, belum ada yang bertugas mempertahankan sistem infrastruktur kritis negara yang tersambung satu sama lain.

“Serangan siber baik berasal dari state maupun nonstate selalu menyasar pada infrastruktur kritis negara seperti perbankan, pemerintah, pendidikan, kesehatan, listrik, air, dan energi. Ini terjadi di Estonia 2007 lalu. Jangan sampai kita jadi korban selanjutnya,” terang Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

BSN juga mempunyai fungsi pemulihan pasca-serangan siber. BSN punya tugas untuk memastikan sebuah sistem pasca-serangan bebas dari lubang keamanan maupun malware dan backdoor yang dipasang guna memata-matai, mencuri data, maupun melumpuhkan sistem di kemudian hari.

“Setiap hari terjadi serangan siber ke objek-objek vital negara, belum lagi milik masyarakat dan swasta. BSN di sana harus ada untuk memastikan lubang-lubang keamanan tersebut tidak lagi dieksploitasi,” jelasnya.

Ditambah lagi, BSN juga harus diperkuat dengan fungsi pengawasan dan pengendalian. BSN punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dunia siber Indonesia. Namun, bukan berarti BSN merampas hak kebebasan berinternet, tetapi hanya memastikan keamanan wilayah siber tanah air.

“Dalam fungsi pengawasan BSN bisa juga memberikan rekomendasi pada pemerintah terkait aktivitas layanan internet asing di Tanah Air. Karena layanan seperti Google dan Facebook banyak mengambil data dan uang dari masyarakat. Tentu ini bukan masalah sepele, BSN bisa mendorong pemerintah untuk melahirkan media sosial dan e-mail lokal yang sepadan,” terang mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini.

Terakhir, BSN juga punya fungsi pengembangan SDM dan riset keamanan siber. Salah satu tujuannya adalah agar Indonesia bisa mandiri dalam teknologi keamanan siber dalam jangka menengah dan panjang.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini