Lelang Frekuensi 2,3 Ghz Berpotensi Langgar Hukum?

Aditya Gema Pratomo, Jurnalis · Rabu 08 Maret 2017, 12:40 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 03 08 54 1637222 lelang-frekuensi-2-3-ghz-berpotensi-langgar-hukum-QbJNspVHse.jpg Ilustrasi (foto:NDTV)

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diminta untuk menunda proses pelelangan frekuensi 2,3 GHz. Sebab, masih banyak masalah terkait frekuensi.

Dari keterangan Direktur ICT Institute, Heru Sutadi, pemerintah sebaiknya melakukan pembekuan terhadap proses lelang 2,3 GHz. Ia pun mengkhawatirkan bahwa akan terjadi tuntutan di kemudian hari.

"Saya khawatir jika tidak di freeze akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari," jelasnya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru melepas frekuensi 2,3 GHz karena dianggap belum terlalu urgen. "Untuk 2,3 Ghz saya pikir belum ada urgensinya," lanjutnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) telah memenangkan gugatan yang dilakukan PT Internux terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait penggunaan frekuensi 2,3 GHz.

Pada keputusan tersebut, pemerintah atau Kominfo dinilai salah mengalokasikan smartfren tanpa lelang frekuensi dan Internux juga mendapatkan hak 30 MHz di rentang frekuensi 2,3 Ghz tersebut.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini