Lemahnya Keamanan di Era Internet Jadi Dasar Pembentukan Basinas

Moch Prima Fauzi, Jurnalis · Rabu 03 Mei 2017, 12:46 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 05 03 207 1681941 keamanan-di-era-internet-latar-belakang-pembentukan-basinas-DwW0mTfEnu.jpg (Foto: BBC)

JAKARTA - Seiring dengan meluasnya penerapan teknologi di kehidupan sehari-hari, sistem keamanan siber pun menjadi hal yang harus diperhatikan. Agar data dan informasi yang dimiliki oleh pengguna bisa aman dari segala macam serangan, maka pembentukan lembaga khusus penanganan dunia siber pun harus dibentuk.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar, pengguna internet di Tanah Air pun dilaporkan mengalami perkembangan pesat. Pada Januari 2017, perusahaan riset We Are Social mengumumkan temuan terakhirnya. Jika awalnya berjumlah 88,1 juta di 2016, maka di awal 2017 jumlah meningkat menjadi 131,7 juta.

Maka dengan pesatnya jumlah pengguna internet, pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas) sangat dinantikan. Mengenai fungsinya, pakar keamanan IT Pratama Persadha menjelaskan bahwa Basinas akan menjadi lembaga yang mengawasi serta mengamankan data dan informasi di dunia maya.

"Kini data itu mulai terdistribusi dan tersimpan secara digital. Bila tidak mendapat pengamanan yang layak, jelas berbalik menjadi ancaman. Yang masih menyelamatkan kita belum ada sistem yang integral, sehingga bila ada serangan masif, kerusakan yang dirasakan juga masih pada sektor tertentu," ungkapnya pada 2016.

Kendati demikian pembentukan Basinas sendiri bukannya tanpa persoalan. Sebab, untuk bisa membangun "angkatan bersenjata" di dunia maya membutuhkan dana yang tak sedikit.

Pemerintah Amerika Serikat menganggarkan lebih dari Rp100 triliun untuk urusan keamanan Siber. Bila benar ini terkait anggaran yang sulit ditahun ini, penambahan wewenang, dan fungsi baru pada Lembaga Sandi Negara wajib dilakukan untuk mengover tugas sebenarnya dari Basinas.

"Bila benar rencana perwujudan BCN ini dibatalkan karena minimnya anggaran yang ada saat ini, Lembaga Sandi Negara yang akan ditunjuk menjalankan fungsi BCN harus diperluas wewenangnya. Bila perlu dan mendesak bisa dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar bisa segera dilaksanakan," ungkap Pratama.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini