Tanpa UU ITE Bakal Lebih Banyak Akun Medsos Ngawur

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Kamis 08 Juni 2017, 17:11 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 06 08 207 1711188 tanpa-uu-ite-bakal-lebih-banyak-akun-medsos-ngawur-jT7cjGmfMJ.jpg Nukman Luthfie, Pengamat Media Sosial (Foto: Muhammad Sabki/Okezone)

JAKARTA - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus digaungkan agar menekan penyebaran fitnah maupun hoax. Pengamat media sosial, Nukman Luthfie, mengatakan bila tidak ada UU ITE maka akan bermunculan akun-akun ngawur.

"Kalau enggak ada UU ITE, lebih banyak yang muncul akun ngawur," kata Nukman pada acara Redbons Okezone, Kamis (8/6/2017). Ia mengungkapkan, akun yang ngawur justru tampil dengan nama yang aneh atau nama-nama alias.

Bahkan, yang memang niat ngawur di media sosial itu menurutnya ada. Mereka memiliki cara untuk tidak terjerat dengan UU ITE. "Jangan sampai kena UU ITE, tahu dia caranya. Cara ngumpetin nama, supaya dia berbuat sesuatu tapi enggak kena UU ITE," tuturnya.

Pada acara Redbons Okezone, hadir pula Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam dan Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Henry Subiakto.

Asrorun menyampaikan, Fatwa yang sudah ditetapkan Majelis Ulama Indonesia terkait penggunaan media sosial merupakan salah satu kontribusi ulama di tengah masyarakat terkait dengan fenomena media sosial.

"Fatwa ini ditetapkan. Hal terkait dengan hukum, halal dan haram. Hal yang jauh lebih besar ialah pedoman dan panduan. Di satu sisi teknologi pesat di tangan kita masing-masing, bahkan menjadi sebuah ketergantungan, tetapi belum adanya literasi," jelas Asrorun.

Terkait lahirnya fatwa ini, MUI juga melibatkan Kominfo dan penggiat media sosial. "Agar medsos kembali kepada fitrahnya. Untuk sosiasliasi, aktualisasi, informasi yang benar dan bermanfaat dan mencegah hal-hal disharmoni di tengah masyarakat," terangnya.

Sementara Henry mengatakan, Kominfo senang bekerjasama dengan MUI. Bila UU ITE sebagai suatu hukum yang menjerat berdasarkan delik aduan, maka fatwa MUI lebih bersifat menyentuh masyarakat dan efek positif jangka panjang.

"Ketika cara berpikir seseorang, bahwa ternyata memang dilarang. Repotnya, ada orang-orang yang tidak tahu, tetapi ada juga yang tahu. Ini sebagai alat politik, propaganda, hoax, fitnah," ujarnya.

Masyarakat di Tanah Air bisa fanatik terkait dengan politik. Akhirnya media sosial sebagai alat politik bisa dipenuhi informasi hoax. "Dengan dikembalikan pada agama, itu dilarang dalam Alquran loh, ini sangat bagus," ungkapnya.

Fatwa yang dilanggar bisa menyangkut sanksi moral. Sementara UU ITE berkaitan dengan hukum positif. "Ini sinergi antara negara dan kekuatan agama," pungkasnya.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini