Hilangkan Konten Radikal, Kominfo Harus Berkoordinasi dengan Telegram

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Minggu 16 Juli 2017, 11:19 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 07 16 207 1737428 hilangkan-konten-radikal-kominfo-harus-berkoordinasi-dengan-telegram-sQZMdG7fAB.jpg (Foto: AndroidPIT)

JAKARTA - Sebagian kalangan menyebut bahwa langkah penutupan layanan Telegram di Indonesia sebagai sesuatu yang berlebihan. Sebab, untuk membunuh tikus, tidak perlu sampai membakar lumbung tempat tikus tersebut bersembunyi.

Untuk itu, guna menghilangkan konten ilegal atau konten radikal maupun terorisme, diperlukan pendekatan khusus antara pemerintah dengan pemilik Telegram. Hal ini yang disampaikan oleh Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, Dr. Ronny, M.Kom, M.H.

"Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan Pengelola Telegram harus dapat diusahakan agar Telegram mau melakukan penutupan akun yang menyebarkan konten ilegal seperti konten radikal," kata Ronny.

Ia mengatakan, pendekatan kerjasama itu dilakukan mengingat banyak pengguna Indonesia yang sudah memanfaatkan Telegram sebagai media komunikasi. Selain itu, Telegram juga lebih banyak mendatangkan manfaat bagi pengguna.

Menurutnya, pihak Telegram juga merasa rugi jika akses Telegram ditutup oleh Pemerintah karena Indonesia termasuk pengguna internet yang banyak di dunia, nilai ekonominya pun menjadi pertimbangan Telegram.

"Saya memprediksi pengelola Telegram tidak tinggal diam dan dugaan saya mereka akan membangun komunikasi dengan pihak Kementerian Kominfo agar bagaimana akses Telegram tidak diblokir," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

Melalui keterangan resminya, Kominfo menjelaskan bahwa pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini