Nih Alasan Menkominfo Diminta Segera Tuntaskan Tarif Interkoneksi, Apa Saja?

Moch Prima Fauzi, Jurnalis · Rabu 09 Agustus 2017, 13:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 08 09 54 1752503 nih-alasan-menkominfo-diminta-segera-tuntaskan-tarif-interkoneksi-apa-saja-sUSOoWfRyz.jpg (Foto: Okezone)

JAKARTA - Aturan tarif interkoneksi pada 2016 masih belum menemukan titik penyelesaian. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, diminta agar segera merampungkan aturan tersebut.

Permintaan itu disampaikan oleh Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia (FMPTI) melalui surat terbuka. Mereka meminta persoalan Tarif Interkoneksi Antaroperator bisa diselesaikan Menkominfo.

Namun, FMPTI juga menyarankan agar tarif interkoneksi ditetapkan seperti perhitungan periode lalu. Intinya, FMPTI meminta Menkominfo agar tidak mengubah perhitungan formula tarif interkoneksi.

Baca juga: Kominfo Ingin Tarif Layanan Operator Disederhanakan

"Dengan demikian, amanah Undang-Undang Telekomunikasi selesai dijalankan dan tidak melawan hukum karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak mengamanahkan untuk tarif interkoneksi wajib turun atau naik," demikian ungkap FMPTI melalui pernyataannya kepada Okezone, Rabu (9/8/2017).

Dijelaskan pula bahwa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 480/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST terungkap fakta naik turunnya tarif interkoneksi tak berdampak langsung pada konsumen, melainkan operator.

Sebab, tarif interkoneksi yang dibebankan operator kepada masyarakat terdiri dari tiga komponen dasar yakni cost base, margin, dan tarif interkoneksi. Sehingga dari tahun ke tahun, tarif interkoneksi terus turun, tetapi tarif akhir yang dibebankan oleh operator kepada masyarakat tidak serta-merta turun.

Baca juga: Pekan Depan Tarif Interkoneksi Memasuki Babak Baru

Hanya saja FMPTI menolak jika Menkominfo menerapkan SE 1153 Kominfo Tahun 2016. Alasannya dapat merugikan negara sebesar lebih dari Rp50 triliun (perhitungan selama 5 tahun).

"Akhir kata kami memohon kepada Bapak Menkominfo untuk segera menuntaskan polemik tarif interkoneksi ini dan mengarahkan semua potensi anak bangsa untuk bersama-sama bekerja keras menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk kemaslahatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan nawacita Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

Surat dengan Nomor 102/Srt.Terbuka/VIII/2017 itu dikirimkan pada 7 Agustus 2017 dan juga ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua DPR RI, dan para Ketua NGO RI.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini