Share

Duh! Kominfo Blokir 6.000 Situs & Akun, Ini Penjelasannya

Agregasi Senin 28 Agustus 2017 13:09 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 28 207 1764480 duh-kominfo-blokir-6-000-situs-akun-ini-penjelasannya-hHGFMq0LKU.jpg Ilustrasi (Foto: Reuters)

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sekira 6.000 situs dan akun dengan konten negatif hingga Juli 2017.

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, maraknya konten negatif juga terlihat dari banyaknya situs atau laman dan akun yang diblokir setiap harinya. “Dominasi banyak ke pornografi, hoax, ujaran kebencian, judi, penipuan, radikalisme,” katanya di Jakarta, Sabtu (26/8/2017).

Setiap pemblokiran yang dilakukan, Kominfo juga wajib mempublikasikannya. Adapun identifikasi dilakukan dari adanya aduan atau laporan yang kemudian dikonsultasikan atau melalui siber patroli. “Total yang diblokir, bulan Juli kemarin 5.000, hampir 6.000 akun yang kami blokir,” katanya.

Konten dan akun negatif yang diblokir ini juga mengalami naik turun, tergantung momen dan isu yang berkembang di masyarakat, termasuk ketika pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Ya, memang kalau kami lihat grafiknya memang, Januari itu tinggi, khusus untuk ujaran kebencian, fitnah dan hoax. Setelah itu turun, Februari, Maret, April turun. Mei tiba tiba muncul lagi, tidak tahu ada apa. Kemudian turun lagi. Kemarin itu kami lihat ada kenaikan juga. Jadi memang itu naik turun sesuai isunya,” jelas Semuel.

Sebelumnya, Kominfo mengumumkan terkait pelaporan atau pengaduan konten negatif kepada masyarakat. Dengan resminya sistem ticketing pengaduan konten negatif, masyarakat diminta untuk selalu melaporkan jika menemukan konten ekstremisme, ujaran kebencian serta radikalisme.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan bahwa masyarakat juga dapat melaporkan konten negatif melalui aplikasi perpesanan WhatsApp di nomor 08119224545.

Caranya, masyarakat hanya perlu mengirimkan screen shoot atau link dari sumber yang menunjukkan konten negatif. Hal ini diperlukan sebagai bentuk bukti aduan. Identitas pengirim pun akan dirahasiakan.

Kominfo juga akan melakukan sistem transparasi. Setiap data yang diisi lebih detail akan memudahkan pihak Kominfo dalam memudahkan proses pengaduan. Setelah masuk laporan, konten aduan akan masuk ke dalam konten tim untuk diproses yang akan memakan waktu 1x24 jam.

Setelah masyarakat melakukan aduan akan mendapatkan ID. Pihak Kominfo juga tak asal menerima laporan, sebab harus diidentifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, setelah selesai nantinya akan muncul tracking dokumen yang telah dilaporkan.

Sebagai informasi, pelaksanaan penanganan konten negatif merupakan perwujudan dari apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini