Soal Badan Siber dan Sandi Negara, Menkominfo: Transisi Paling Lama Satu Tahun

Lely Maulida, Jurnalis · Selasa 29 Agustus 2017, 08:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 08 29 207 1765068 soal-badan-siber-dan-sandi-negara-menkominfo-transisi-paling-lama-satu-tahun-dPyzyQLN8S.jpg (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah diresmikan beberapa waktu lalu, tepatnya 19 Mei 2017. Badan yang bertugas melaksanakan fungsi keamanan siber ini diresmikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun 2017.

Meski begitu, kelanjutan dari pembentukan BSSN ini tak begitu banyak diketahui oleh pubik.

Dalam rapat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menkominfo Rudiantara menerangkan bahwa BSSN tengah dalam tahap proses. Tata organisasi dalam tubuh BSSN sendiri harus rampung empat bulan setelah BSSN diresmikan.

"Untuk organisasi harus selesai paling lama empat bulan dari Mei 2017, atau 23 september 2017," kata menteri yang akrab disapa RA tersebut di Jakarta.

Dalam tubuh BSSN sendiri Kominfo turut memiliki andil. Direktorat Keamanan Informasi di bawah naungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) akan dilebur dalam bagian BSSN.

Akibat dilebur, pegawai di Ditjen Aptika Kominfo diberikan pilihan untuk berpindah BSSN, setelah badan tersebut menetapkan pemetaan jabatan dan kualifikasinya.

Meski telah diputuskan, bagian dari Kominfo tersebut akan melakukan transisi dengan waktu paling lama satu tahun. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya pihak yang terlibat dalam pembentukan BSSN, sehingga membutuhkan waktu transisi yang cukup lama.

"BSSN itu, transisinya paling lama satu tahun, 2 Mei 2018. Pengoperasiannya paralel," kata Chief RA.

Sebagaimana diketahui, tak hanya Kominfo yang terlibat dalam pembentukan BSSN, beberapa kementerian dan lembaga tercatat dalam tubuh BSSN, seperti Lembaga Sandi Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga beberapa kementerian lainnya. (lnm).

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini